Dokumen ini membahas pentingnya lembaga perwakilan daerah (DPRD) untuk mendorong inovasi pemerintahan daerah dan menjamin kualitas pelayanan publik. DPRD dituntut untuk menjadi katalisator perubahan, memastikan akuntabilitas pemerintah daerah, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada hasil bagi masyarakat. Dokumen ini juga memberikan contoh-contoh inovasi daer
1. PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://inovasi.lan.go.id
Disampaikan pada Bimbingan Teknis DPRD Kota Balikpapan
Bandung, 9 Maret 2017
2. Identitas Narasumber
Nama : Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
TTL : Yogyakarta, 15-07-1968
NIP : 19680715 199401 1 001
Jabatan : Deputi Inovasi Administrasi Negara/
Ahli Peneliti Utama Bidang Administrasi Publik
Gol/Pangkat : IV-d / Pembina Utama Madya
Alamat Ktr : Jl. Veteran No. 10 Jakarta
Alamat Rmh : Villa Melati Mas Blok M6/12A, Serpong
Tangerang Selatan, HP. 0813-1786-9936
Email : triwidodowu@yahoo.com
Blog : http://triwidodowutomo.blogspot.com/
http://www.slideshare.net/tiwidodowutomo/
3. Prolog: DPRD sebagai “Kresna” bagi Pandawa (Pemda)
Penasihat, konsultan, pengatur
strategi bijak
Pengambil keputusan, pelaksana,
pengelola sumber daya ahli
4. Mengontrol kekuasaan pemerintah (Lord Acton: power tends to
corrupt, absolute power corrupts absolutely).
Menciptakan keseimbangan dalam hubungan antar lembaga
(checks and balances).
Membangun demokrasi (kanalisasi aspirasi publik) berlandaskan
supremasi hukum (policy making).
Urgensi Lembaga Perwakilan
Tidak lagi memadai di era kemajuan teknologi,
kompleksitas pembangunan & tuntutan publik yang
semakin tinggi
5. Controlling (pengawasan)
Budgeting (anggaran)
Legislation (pengaturan)
Pergeseran Fungsi Lembaga Perwakilan
Klasik Kontemporer
Penggagas Trajectory (lintasan
reformasi)
Penjamin Mutu (Quality Assurance)
Penggerak Perubahan / Inovator
6. Mengapa Lembaga Perwakilan Dituntut Lebih?
Memperkecil kemungkinan negara / pemerintah gagal …
o PBB: jobless growth, ruthless growth, rootless growth, voiceless growth,
futureless growth;
o Peter Drucker: 6 deadly sins in public administration;
o Gerald E. Caiden: 178 bureaucratic pathology;
o David Korten (The Great Turning): dunia saat ini sedang mengidap 3 krisis
mendasar: kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, dan tindak kekerasan.
Mendorong kinerja makro …
o Global Innovation Index: Peringkat 85 (2013), 87 (2014), 97 (2015);
o Global Competitiveness Index: Peringkat 38 (2013-2014), 34 (2014-2015),
37 (2015-2016);
o Government Effectiveness Index: Peringkat 38 (2002) menjadi 44 (2012).
7. Mengapa Lembaga Perwakilan Dituntut Lebih?
Memperkecil kesenjangan pembangunan (menghindari sindrom
Bianglala/Komedi Putar)
o Akses Air Bersih: Banjarmasin 100%, Mamasa 10%, Mamberamo 4%;
o APM SMA: Padang Sidempuan 87%, Tulang Bawang 36%, Pegunungan Bintang 7%;
o Rasio Dokter/100.000 jiwa: Banda Aceh 15, Kab. Kupang 1,4.
Mengakselerasi target RPJMN 2014-2019
o Rasio Dokter/100.000 penduduk: 13,7 (2014) 45 (2019);
o APM SMA: 55,3 67,5;
o Indeks Integritas Yanlik Pusat: 6,80 9;
o Indeks Integritas Yanlik Daerah: 6,75 8,5;
o Indeks Kepuasan Masyarakat: 80 95;
o Desa Mandiri: 173 2.000 desa.
9. Quality Assurance Pembangunan
Memastikan Pemda memiliki dokumen Rencana Pencapaian
Standar Minimal untuk Urusan Wajib bidang pelayanan dasar.
Memastikan Renstra SKPD memiliki keterkaitan langsung dengan
RPJMD (Visi SKPD merupakan cascading Visi Daerah, IKU SKPD
merupakan cascading IKU Daerah, dst).
Memastikan alokasi anggaran berorientasi hasil/outcomes.
Memastikan setiap ASN memiliki standar kompetensi yang
dibutuhkan (manajerial, teknis, sosio kultural).
Memastikan kadar kepatuhan eksekutif terhadap norma nasional
(SPT, LHKPN, UPG, Standar Pelayanan, Gender Mainstreaming,
Disability Sensitive, dll).
10. Agen Perubahan / Inovator
Mengajak aparat & masyarakat untuk berani meninggalkan zona
nyaman & rutinitas (business as usual).
Menumbuhkan motivasi inside-out (mentalitas memberi),
bukan sebaliknya logika telor.
Mengembangkan pola kerjasama holistik untuk mengikis
egoisme sektor / silo mentality analogi Alfamart-Indomaret.
Menyiapkan agen-agen pembaharu (champion of innovation) di
setiap SKPD & setiap level hingga di Kelurahan & UPT.
Membangun budaya inovasi melalui pembentukan Komite
Inovasi Daerah, program kompetisi inovasi, eksibisi inovasi
tahunan, dll.
11. Inovasi Daerah
Apa itu Inovasi?
Segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
(Pasal 386 UU No. 23/2014).
Prinsip & Tujuan Inovasi
Peningkatan efektivitas kerja, peningkatan efisiensi sumber daya, perbaikan
kualitas pelayanan.
Inisiatif Inovasi
Kepala Daerah, Anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, Masyarakat usulan
inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
Kriteria Inovasi
Ada unsur kebaruan, memberi manfaat untuk stakeholder (internal/eksternal),
berkontribusi thd pemecahan masalah (problem solving), berkelanjutan,
kompatibel dengan sistem diluar dirinya.
13. Inovasi Daerah (Contoh)
STANDAR
NORMAL:
Pemerintah
memberi layanan
sejak
pengumpulan
hingga daur
ulang.
MALANG, JAWA
TIMUR:
“Asuransi
Sampah / Dokter
Sampah”
membayar jasa
dokter dengan
sampah.
DENPASAR, BALI:
“ATM Sampah”
memasukkan
sampah kedalam
ATM,
mendapatkan
voucher untuk
ditukar dengan
uang tunai.
MUARA ENIM,
SUMSEL:
“Bayar Raskin
dengan Sampah”
14. Inovasi Daerah (Contoh)
PALEMBANG,
SUMATERA
SELATAN:
Membayar biaya
sekolah TK
dengan sampah.
SURABAYA,
MALANG, RIAU,
SUMBAWA:
Membayar
tagihan listrik
dengan sampah.
GORONTALO:
Membayar TGR
akibat kesalahan
pegawai dengan
sampah.
Membayar PBB
dengan sampah.
BANDUNG:
Menukar sampah
non-organik
dengan Pertamax
di SPBU
15. Kebutuhan Legislasi (Inisiatif)
Perda Inovasi Daerah, mencakup: pengertian, prinsip, kriteria, mekanisme
pengusulan, penilaian, pembentukan komite inovasi, program 1 unit kerja 1
inovasi 1 tahun, insentif bagi inovator, perlindungan hukum bagi inovator,
roadmap inovasi daerah, dll.
Deregulasi Kebijakan Daerah:
o Tahapan: Mapping, Categorizing, Analyzing, Assessing Impacts, Recommending.
o Hasil Deregulasi:
- Kelompok kebijakan yang harus dicabut atau direvisi;
- Kelompok kebijakan yang dapat dilanjutkan dengan penguatan aspek
implementasi;
- Kelompok kebijakan yang perlu diatur.
- Rencana Aksi (Roadmap) pencabutan, revisi, monitoring, dan perumusan
regulasi daerah dalam jangka waktu pendek (1 tahun) dan menengah (5
tahun).
16. PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://inovasi.lan.go.id
Semoga Bermanfaat … !!