Ingin mengenal lebih jauh mengenai hukum imigrasi silahkan di pelajari

1. Proposal Penelitian
Kajian Yuridis Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap
Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (Wisata) Orang Asing
Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Imigrasi
By : Rizal Gunawan

2. Agenda
Presentasi
Latar Belakang Penelitian
Identifikasi Masalah
Kerangka Pemikiran
Metode Pemikiran

3. Latar Belakang Penelitan
Hukum imigrasi di Indonesia telah diatur
dalam kerangka tata hukum yang
memungkinkannya disejajarkan dengan
aa
99%
Konteks Hukum Imigrasi di
Indonesia
Konteks Hukum
Imigrasi di Indonesia
Prinsip Selective
Policy
Permasalahan dalam
Penyalahgunaan Izin
Imigrasi
Permasalahan dalam
Penyalahgunaan Izin
Imigrasi
Perlunya Penanganan
Khusus
hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya. Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi menjadi
landasan utama yang mengatur kedudukan hukum imigrasi
di Indonesia.
Kebijakan pemerintah di bidang imigrasi menganut prinsip
selective policy, yang berarti pemerintah memiliki wewenang
untuk memilih siapa saja yang diizinkan masuk dan tinggal di
wilayah Indonesia. Sebagai hasilnya, setiap orang asing
yang ingin berada di wilayah Indonesia diwajibkan memiliki
izin imigrasi atau izin tinggal.
Prinsip Selective Policy
Penyalahgunaan izin imigrasi merupakan masalah kompleks
yang mencakup berbagai hal, mulai dari penggunaan visa
yang tidak sesuai hingga tinggal ilegal di Indonesia. Peranan
aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam
menangani penegakan hukum terhadap pelanggaran izin
tinggal imigrasi.
Permasalahan dalam Penyalahgunaan Izin
Imigrasi
Penanganan pelanggaran izin tinggal imigrasi memerlukan penanganan khusus
dan serius dari aparat penegak hukum. Kompleksitas masalah ini menuntut
pendekatan yang terencana dan terkoordinasi secara efektif.
Perlunya Penanganan Khusus

4. A
B
Bagaimana kebijakan
penegakan hukum terhadap
pelanggaran izin tinggal
terbatas (wisata) Orang Asing di
Kantor Imigrasi Cianjur ?
Bagaimana hambatan yang
dihadapi dalam kebijakan
penegakan hukum terhadap
pelanggaran izin tinggal terbatas
(wisata) Orang Asing di Kantor
Imigrasi Cianjur?
c
Bagaimana Upaya Solusi
Terhadap Hambatan yang
dihadapi dalam kebijakan
penegakan hukum
pelanggaran Izin Tinggal
Terbatas (wisata) Orang
Asing ?
Permasalahan
Identifikasi Masalah

5. Kerangka Pemikitan
Indonesia adalah negara hukum
modern yang ciri khasnya adalah
negara kesejahteraan dalam arti
melindungi kepentingan seluruh rakyat.
Konsep ini merupakan landasan hukum-
filosofis, sebagaimana diungkapkan
dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 alinea IV
Teori Negara Hukum
Penegakan hukum merupakan suatu
usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan sosial
menjadi kenyataan, upaya tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara
nyata sebagai pedoman dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara
Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum terhadap
Orang Asing yang melanggar
tindakan administratif imigrasi
dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Imigrasi
yaitu tindakan administratif yang
harus diberikan oleh orang yang
melanggar izin tinggal yaitu
membayar beban.
Izin Tinggal Orang Asing

6. Metode Penelitan
Pendekatan Penelitian
Metode Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan yuridis
normative.
Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini bersifat
deskriptif analitis
Jenis data dan Sumber Data
a. Bahan hukum primer
b. Bahan hukum sekunder,
c. Bahan hukum tersier atau
bahan hukum penunjang
Hasil Penelitan
Metode Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini
dilakukan menggunakan metode
normatif kualitatif, dengan fokus
pada penggunaan data sekunder
yang diperoleh dari studi dokumen.
Metode Pengumpulan data
Penelitian ini mengikuti spesifikasi
deskriptif analitis dengan
menggunakan pendekatan yuridis
normatif