MATERI PEMILU

1. PENGAWASANPEMUNGUTANDAN
PENGHITUNGNSUARAPEMILU2024
DisampaikanOleh:WildanZackyE
PadakegiatanRapatKoordinasiPengawasanPemungutandanPenghitunganSuaraPemilu2024
AcehUtara,5Februari2024

2. DasarHukum
Regulasi
Pemunngutandan
PenghitunganSuara
UUNo.7 Tahun2017 ttg
PemilihanUmum
PerbawasluNo.5Tahun2022
ttg pengawasan
penyelenggaraanPemilu
PeraturanKPUNo.25Tahun
2023ttg Pemungutandan
penghitungansuara Pemilu
2024.
Kep.KPUNo.66 Tahun2024ttg
PedomanTeknisPelaksanaan
Pemungutandan
PenghitunganSuara

3. PengawasTPS
1. Mengawasi persiapan
pemungutan suara.
2. Mengawasi pelaksanaan
pemungutan suara.
3. Mengawasi persiapan
penghitungan suara.
4.Mengawasi pelaksanaan
penghitungan suara, dan
5. Mengawasi pergerakan
hasil penghitungan suara
dari TPSkePPS.
1. Menyampaikan keberatan dalam
hal ditemukannya dugaan
pelanggaran, kesalahan dan/atau
penyimpangan administrasi
pemungutan dan penghitungan
suara;
2. menerima salinan berita acara
dan sertifikat pemungutan dan
penghitungan suara;dan
3. melaksanakan wewenang lain
sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.
1. Menyampaikan laporan hasil
pengawasan pemungutan dan
penghitungan suara kepada
Panwaslu Kecamatan melalui
Panwaslu Kelurahan/ Desa,
dan
2. menyampaikan laporan hasil
pengawasan kepada
Panwaslu,Kecamatan melalui
PanwasluKelurahan/Desa.
1. Mempengaruhi dan mengintimidasi
pemilih dalam menentukan pilihannya.
2. Melihat pemilih mencoblos surat suara
dalam biliksuara.
3. Mengerjakan atau membantu
mempersiapkan perlengkapan
pemungutan dan penghitungan suara
serta mengisi formulir pemungutan
suaradanhasil penghitungan suara.
4. Mengganggu kerja KPPS dalam
melaksanakan tugas dan
kewenangannya.
5. Mengganggu pelaksanaan
pemungutan suara dan penghitungan
suara
TUGAS KEWENANGAN KEWAJIBAN LARANGAN

4. JADWAL DAN TAHAPAN PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN
SUARA
No Kegiatan Jadwal Pelaksana
1. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan
waktupemungutansuarakepadaPemilih
10s.d13Februari2024 KPPS
2. PenyiapanTPS 13Februari2024 KPPS
3. PemungutanSuaradiTPS 14Februari2024 KPPS
4. PenghitunganSuaradiTPS 14Februari2024
(apabila Penghitungan Suara belum selesai maka
diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda
sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara atau 15
Februari2024pukul12.00waktusetempat)
KPPS
5. PengumumanhasilPenghitunganSuaradiTPS 14s.d15Februari2024 KPPS

5. PraPemungutansuara
PersiapanPemungutan
Suara
Pelaksanaan
PemungutanSuara
Persiapan
PenghitunganSuara
Pelaksanaan
PenghitunganSuara
SetelahPenghitungan
suara
PengisianSalinanHasil
PengumumanHasil
PenghitunganSuara
PenyerahanKotak
Suara
Fokuspengawasan

6. PelaksanaanTugas
FORM A
TUGAS
PENGAWAS
TPS
Catatan :
 Pengawas TPS wajib menggunakan Form A (Lap. Hasil Pengawasan) untuk mencatat setiap peristiwa dan hasil dari pengawasan serta dugaan
pelanggarandalamproses pemungutandan penghitungansuara.
 Formjuga menjadi sarana untuk menjelaskantentangupaya pencegahandan saran perbaikan dariPengawas TPS.
 PengawasTPSmengirimkanFormAkePanwasluKecamatanmelaluiPKD/PPG.

7. 1. PRA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS
Penyampaian surat
pemberitahuan
pemungutan suara
kepadaPemilih
Mengumumkan Haridan
TanggalPemungutan
Suara
Menerimaperlengkapan
pemungutansuara,dukungan
perlengkapanlainnya,dan
perlengkapanpemungutansuara
lainnyadariPPS

8. PENGUMUMAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan
Suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling
lambat tanggal 9Februari2024;
1.Pengumumandapat dilakukan dengancara:
• menggunakan pengerassuara ditempat-tempatibadah;
• menempelkanpengumumandi papan pengumuman;dan/atau
• bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di
Desa/Kelurahansetempat.

9. PENYAMPAIANSURATPEMBERITAHUANPEMUNGUTANSUARAKEPADAPEMILIH
KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU untuk memberikan suara kepada Pemilih
yangterdaftardalamDPTdiwilayahkerjanyapalinglambattanggal10Februari2024.
Apabila Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model
C.PEMBERITAHUAN-KPUkepadakeluarganyadandimintauntukmenandatanganitandaterima
Apabila sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 Pemilih DPT belum menerima formulir Model
C.PEMBERITAHUAN-KPU, maka Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir C.PEMBERITAHUAN-
KPUkepadaketuaKPPSpalinglambattanggal13Februari2024denganmenunjukkanKTP-el
Apabila KPPS menemukan Pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat, atau tidak dikenal,
KPPS menandai/mencatat keterangan tersebut pada formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang
tidak dapat terdistribusi selanjutnya wajib mengembalikan kepada PPS dengan menggunakan
formulirModelBA-C.PEMBERITAHUAN-KPU
Apabila sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 terdapat formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak
dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS mengembalikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU
kepadaPPSdenganmenggunakanformulirModelBA-C.PEMBERITAHUAN-KPU.

10. 8
PerlengkapanPutungkap
diluarkotak suara
• Kotak suaradanbilik suara.
• Tanda pengenal;
• Lemperekat;
• Ballpoint;
• Gembok atau alatpengaman lainnya;
• Spidol;
• Stiker nomor kotak suara;
• Daftar Pasangan Calon danDaftar Calon Tetap;
• Salinan DPTdan DPTb.
• Formulir ModelC.Daftar Hadir DPT;
• Formulir ModelC.Daftar Hadir DPTb;
• Formulir ModelC.Daftar Hadir DPK
diDalamKotakSuara
• Suratsuara;
• Tinta;
• Segel;
• Alatuntukmencoblospilihan;
• Sampulkertas;
• Keretpengikatsurat suara;
• Kantongplastik;
• Formuliruntuk beritaacaradansertifikat;
• Talipengikatalatpemberitandapilihan;
• Alatbantutunanetra.
KPPS menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya sudah
diterima dari PPSpaling lambattanggal 13Februari 2024

11. JenisFormulirdiTPS
• FormulirModelSalinanC.Hasil-PPWPbertandakhusus
• FormulirModelSalinanC.Hasil-DPRbertandakhusus
• FormulirModelSalinanC.Hasil-DPDbertandakhusus
• FormulirModelSalinanC.Hasil-DPRDBertandaProvinsikhusus.
• formulirModelSalinanC.Hasil-DPRDKab/Kotabertandakhusus.
• Tandaterima.
• Formulir Model C.PENDAMPING-KPU.
• Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU.
• Formulir Model ModelA-SuratPindahMemilih.
• FormulirModelC.DAFTARHADIRPEMILIHTETAP-KPU.
• FormulirModelC.DAFTARHadir.
• FormulirModel C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU.
• Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan.
• Dll.

12. 2. PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS
Penyerahan
salinan DPT dan
DPTb kepada
Saksi yang hadir
dan Pengawas
TPS.
Mengumumkan
dengan menempelkan
DPT, DPTb, DPC, dan
DCT anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi
dan DPRD
Kabupaten/Kota
Penyiapan
TPS

13. SyaratPendirian TPS
• Dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang
tertutup.
• Tidak dibuatdidalamruangantempatibadah.
• Ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter
dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat
disesuaikandengankondisi setempat;dan
• harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari
sebelumhari dantanggal pemungutansuara.
SarprasTPS
• Ruanganatautenda.
• Alatpembatas.
• Papanyangdigunakanuntuk menempel:
• DaftarPasanganCalon, DCT,sertasalinan DPT
dansalinan DPTbpadasaat PemungutanSuara.
• Formulir C.HASIL.
• PengumumanHasil PenghitunganSuara
• Tempatdudukdan mejaKetuadananggotaKPPS.
• Mejauntuk menempatkankotaksuara danbilik
suara.
• MempatdudukPemilih, Saksi,danPengawasTPS.
• Alatpeneranganyang cukup.
TEMPATPEMUNGUTANSUARA

14. TATA LETAK PEMUNGUTAN SUARA
KPPS menyusun tata letak TPS dengan
mempertimbangkan kemudahan Pemilih
dalam memberikan suara serta
memperhatikan alur pemberian suara oleh
Pemilih

15. 3.PELAKSANAAN PEMUNGUTANSUARA
Pemungutan Suara di
mulai pukul 07.00 sd 13.00
Waktu setempat
Pengawas TPS wajib hadir
di TPS pada hari
pemungutan suara
selambat-lambatnya pada
pukul 06.30 waktu
setempat untuk
memastikan persiapan
pemungutan suara
Dalam hal pada waktu
rapat pemungutan suara
belum ada Saksi, Pemilih,
atau Pengawas
TPS/TPSLN yang hadir,
rapat ditunda sampai
dengan adanya Saksi,
Pemilih, dan Pengawas
TPS/TPSLN yang hadir,
paling lama 30 (tiga
puluh) menit.
Dalam hal sampai dengan
waktu yang ditentukan,
Saksi, Pemilih, dan
Pengawas TPS/TPSLN
belum juga hadir, rapat
pemungutan suara dibuka
dan dilanjutkan dengan
pemungutan suara.

16. PEMERIKSAANPERSIAPANAKHIRPEMUNGUTANSUARA
MemeriksaTPSdanperlengkapannya
menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-
masing jenis Pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan
mejaketua KPPS
Mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat
duduk yangtelahdisediakan
menerima suratmandatdariSaksi

17. RAPAT PEMUNGUTAN SUARA
1.Pelaksanaan
Pemberian
suara
1.Pembagian
tugas anggota
KPPS
Penjelasan
kepada Pemilih
tentang tata cara
pemungutan
suara kepada
pemilih, saksi
dan PTPS
1.Pengucapan
sumpah atau
janji anggota
KPPS dan
Petugas
Ketertiban TPS

18. SAKSIDANPENGAWASTPS
Pelaksanaan rapat pemungutan suara dihadiri pula oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas TPS. Adapun
ketentuan terkait Saksi peserta Pemilu yang hadir ke TPS adalah sebagai berikut:
1. hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta
Pemilu
2. membawa dan menyerahkan surat mandat paling
lambat sebelum rapat Pemungutan Suara yang
ditandatangani oleh:
a. Pasangan Calon atau tim kampanye untuk Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden.
b. pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk Pemilu
anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota
c. Calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD
3. tidak mengenakan atau membawa atribut yang
memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon,
simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan
seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan
mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu.
4. berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-
masing Pasangan Calon dan Partai Politik, atau calon
anggota DPD dengan ketentuan yang dapat memasuki
TPS berjumlah 1 (satu) orang dalam satu waktu.
Catatan :
1. Dalam hal pada waktu rapat Pemungutan Suara belum ada Saksi, Pemilih, atau Pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai
dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, paling lama selama 30 (tiga puluh) menit
2. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan
dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
3. Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat Pemungutan Suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi dan
mempersilakan untuk mengikuti rapat Pemungutan Suara

19. PEMANTAU DAN PEWARTA
Pemantauyangmelakukan
pemantauandanpewartayang
melakukanpeliputanwajib
menunjukkansurattugasdanidentitas
diriyangbersangkutankepadaKetua
KPPS
Pelaksanaanpemungutansuaradapat
dipantauolehpemantauterdaftardan
diliputolehpewarta

20. 2. Memberikan penjelasan kepada Pemilih, Saksi dan
Pengawas TPS mengenai:
a. Jumlah surat suara yang diterima;
b. Tata cara pemberian suara;
c. Tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi,
Pengawas TPS, pemantau Pemilu atau warga
masyarakat/Pemilih;
d. Tata cara pemantauan oleh pementau Pemilu;
e. Pembagian tugas anggota KPPS; dan
f. Hal-hal lain yang diperlukan.
Penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf b
disampaikan secara berkala sepanjang rapat
pemungutan suara berlangsung.
KEGIATANKPPSPADARAPATPEMUNGUTANSUARA
1. Membuka perlengkapan pemungutan dan
penghitungan suara dengan ketentuan:
a. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi
kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur,
mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap
jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa
sampul yang berisi Surat Suara untuk masing-
masing jenis Pemilu yang masih dalam keadaan
disegel
b. memperlihatkan kepada Pengawas TPSL yang hadir
bahwa kotak suara benar-benar telah kosong,
menutup kembali, mengunci kotak suara dan
meletakkannya di tempat yang telah ditentukan
c. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat
suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2%
(dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum
dalam DPT untuk masing-masing jenis Pemilu dan
memastikan kesesuaian dengan Dapil.

21. 21
TATACARAPEMBERIANSUARAOLEHPEMILIH
PemilihdalammemberikansuaradiTPSmengikutitatacarasebagaiberikut:
1. PemilihperlumemastikansuratsuarayangditerimatelahditandatanganiolehKetuaKPPS;
2. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk mencoblos pilihan yang telah
disediakan;
3. Pemberian suara pada Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan cara mencoblos pada
nomor,nama,fotoPasanganCalonatautandagambarPartaiPolitikpengusul dalamsatukotak;dan
4. Pemberian suara pada Surat Suara DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara
mencoblos pada nomor atau tanda gambar Partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/KotadalamPartaiPolitikyangsama;
5. Pemberian suara pada Surat Suara Pemilu anggota DPD dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor,
nama,ataufotocalondalamsatukolom calonyangsama.

22. PEMILIH YANG BERHAK MEMBERIKAN SUARA
DI TPS
Pemilik KTP-el yang
terdaftar dalam DPT di
TPS yang bersangkutan
Pemilik KTP-el yang
terdaftar dalam DPTb;
Pemilik KTP-el yang
tidak terdaftar pada
pada DPT dan DPTb;
Penduduk yang telah
memiliki hak pilih.
Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, Pemilih dapat
menggunakan surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan
oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan
catatan sipil

23. PenggunaHakPilih
Daftar Pemilih
Khusus (DPK)
Tidak Terdaftar
dalam DPT dan
DPTb
Memiliki Indentitas
kependudukan
(KTP El dan/atau
KK)
Daftar Pemilih
Tambahan
(DPTb)
Dikarenakan
Kondisi Tertentu
30 Hari Sebelum
Hari H
DPT
Dalam hal Pemilih belum
memiliki KTP-el pada hari
pemungutan suara,
Pemilih dapat
menggunakan surat
keterangan telah dilakukan
perekaman KTP-el yang
diterbitkan oleh perangkat
daerah yang
menyelenggarakan urusan
di bidang kependudukan
dan catatan sipil

24. Pengunaansuratsuara
5 Jenis Surat Suara
Surat Suara Presiden dan
Wakil Presiden
Pindah memilih ke Provinsi
lain atau pindah memilih ke
suatu negara
Surat Suara DPR
Pindah memilih ke Kab/Kota
lain dalam satu Provinsi dan
dalam satu dapil anggota DPR
Surat Suara DPRD Provinsi
Pindah memilih ke Kab/Kota lain
dalam satu Provinsi dan dalam
satu dapil anggota DPRD Provinsi
Surat Suara DPRD Kab/Kota
Pindah memilih ke Kecamatan
lain lain dalam satu
Kabupaten/Kota dan dalam satu
dapil anggota DPRD
Kabupaten/Kota
Pemilih DPTb
Pemilih DPK 5 Jenis Surat Suara
Surat Suara DPD
Pindah memilih ke Kab/Kota
lain dalam satu Provinsi
Pemilih DPT

25. LAYANAN RAMAHDISABILITAS
Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu
hamil, atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan
Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut
kehadiran Pemilih tersebut.
Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai
halangan fisik lainnya dapat dibantu oleh pendamping.
Pendamping dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain
atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
Pemilih disabilitas netra dalam pemberian suara Pemilu
Pasangan Calon dan Pemilu anggota DPD dapat menggunakan
alat bantu tunanetra yang disediakan.

26. PENGUMUMAN DITPSTERHADAP CALONTMS/ MENINGGALDUNIA
Dalam hal berdasarkan Keputusan KPU terdapat salah satu calon atau Pasangan Calon yang
berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai peserta Pemilu sebelum Hari pemungutan suara KPPS
mengumumkan calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan tersebut
melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih sebelum
pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
Dalam hal berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota terdapat calon
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia atau tidak lagi
memenuhi syarat sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota, KPPS mengumumkan calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi
syarat melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih
sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

27. 4. PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA

28. TATA LETAK PENGHITUNGAN SUARA
KPPS menyusun tata letak TPS dalam proses
penghitungan suara dengan memberikan
kemudahan bagi Saksi, Pengawas TPS,
Pemantau, Masyarakat, dan Pewarta
menyaksikan proses penghitungan suara
secara jelas

29. 6. PELAKASANAAN PENGHITUNGAN SUARA

30. PENTING:
Apabiladitemukansuratsuarayangmasukdalamkotak suaralain,KPPS
menunjukkan surat suara tersebut kepada Saksi, Pengawas TPS, Pemantau,
Pemilih/Masyarakatyanghadirdenganketentuan:
1. Apabila surat suara yang ditemukan belum dihitung, maka KPPS memasukkan
surat suaratersebut kedalamkotaksuarasesuai denganjenis pemilunya.
2. Apabila surat suara sudah dihitung, maka KPPS memeriksa pemberian tanda
coblos dan mencatat ke dalam formulir C.Hasil dalam ukuran Plano sesuai jenis
pemilunyasertamelakukanpembetulan sesuaidenganketentuan.

31. a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
b. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar
Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik dalam surat suara.
PENETUAN SURAT SUARA SAH
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

32. a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang
disediakan.
Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

33. a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
b. tanda coblos terdapat pada kolom 1 (satu) calon perseorangan.
Pemilu Anggota DPD

34. FormatPenulisanPenghitunganSuara

35. AkurasiPenghitunganSuara
RUMUS PENGAWASAN 1 RUMUS PENGAWASAN 2 RUMUS PENGAWASAN 3 RUMUS PENGAWASN 4 RUMUS PENGAWASAN 5
Jumlah Suara Sah +
Jumlah Suara Tidak Sah
= Jumlah Pemilih yang
MemberikanSuara.
Jumlah Suara Sah +
Jumlah Suara Tidak Sah
+ Surat Suara Rusak +
Surat Suara Tidak
Terpakai = Jumlah
seluruh surat suara yang
diterimaadadiTPS
JumlahseluruhSurat
Suarayangdigunakan=
Jumlahseluruhsurat
suarasahdantidaksah.
Jumlah surat suara sah =
jumlah perolehan suara
sahseluruhpeserta.
Jumlahseluruhsurat
suarayangdigunakan=
jumlahseluruh
penggunahakpilih.
Pastikan KPPSMenghitung:
1. JumlahSuratSuara diterima.
2. JumlahSurat Suara Terpakai.
3. JumlahSuratSuara Rusak.
4.JumlahSuratSuara Tidak Terpakai

36. 36
6.SETELAHPENGHITUNGANSUARA
1. Hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD
Prov/DPRDKab/Kota;
2. Setelah dicatat dalam formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota, KPPS
menandatanganiformulartersebut;
3. Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, wajib dicatat sebagai
catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
4. Formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota yang telah ditandatangani dibuat
dalambentukDokumen Elektronikdenganmenggunakan Sirekap;
5. Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara
diberi kesempatan untuk mendokumentasikan berupa foto atau video terhadap formulir Model C.Hasil-
PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRDKab/Kota,DPT, DPTbdanDPK.

37. 37
FORMULIR MODEL C.HASIL-PPWP

38. 38
FORMULIR MODEL C.HASIL-DPR

39. 39
FORMULIR MODEL C.HASIL-DPD

40. 40
FORMULIR MODEL C.HASIL-DPRD-PROV

41. 41
FORMULIR MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA

42. 42
7.SALINANHASIL

43. 43
FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-PPWP

44. 44
FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-DPR

45. 45
FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-DPD

46. 46
FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-DPRD-PROV

47. 47
FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-DPRD-KAB/KOTA

48. 8.PENGUMUMANHASILPENGHITUNGANSUARA
1. KPPS mengumumkan hasilpenghitungansuaradiTPS.
2. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir hasil salinan untuk setiap jenis pemilu kepada PPS dalam
sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal pemungutan suara. Penyampaian formulir juga dilakukan
denganmenggunakandokumen elektronikmelaluiSirekap.
3. PPS wajibmengumumkan formulir hasil salinan dari seluruhTPS di wilayahkerjanya dengan caramenempelkan
formulirhasilditempatumumpadakelurahan/desaatauyangdisebutdengannamalain.
4. Apabila KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil Salinan untuk setiap jenis pemilu
sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai sanksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
5. Selain formulir hasil salinan pemungutan dan penghitungan suara, KPPS dalam menyampaikan formulir DPT,
DPTb, DPK dankejadiankhususdan/ataukeberatandalambentukdokumenelektronik.
6. KPPS dilarang memberikan formulir hasil salinan untuk setiap jenis pemilihan kepada siapapun dan/atau pihak
manapunkecualikepadasetiapsaksi,pengawasTPS, danPPK melaluiPPS.

49. 9.PENYERAHANKOTAKSUARA
1. KPPS wajib menyerahkan kotak suara dan salinan formulir hasil salinan untuksemua jenis
pemilihanpadaharidantanggalpemungutansuarakepadaPPKmelaluiPPS.
2. Penyerahankotak suarakepadaPPS diawasiolehSaksidan/atauPengawasTPS.
3. PPS meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah proses
pemungutandanpenghitungansuaraselesai.
4. Apabila PPS tidak dapat disampaikan pada hari yang sama, PPS menyampaikan kotak suara ke
PPK palinglambat3(tiga) harisetelah haripemungutansuara.

50. PenyelesaiankeberatandiTPS
1. Saksi atau pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/ atau selisih penghitungan perolehan suara
kepada KPPSapabila terdapathalyangtidaksesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan saksi atau pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih
perolehan suaradalam formulir berhologram.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau pengawas TPS dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembentulan dengan
caramencoretangka yangsalah dan menuliskanangkayangbenar.
4. Ketua KPPS dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka pembentulan. Apabila masih terdapat keberatan terhadap
hasilpembetulan, KPPSmemintapendapat/saran dari Pengawas TPS.
5. KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS dan wajib mencatat keberatan saksi yang diterima sebagai
kejadian khusus.
6. Keberatan saksi yang belum atau tidak diterima dicatat pada formulir kejadian khusus dan/atau keberatan saksi ditandatangani
oleh saksi sertaketua KPPS.
7. Keberatan yang diajukan oleh saksi dan PKD/ pengawas TPS terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS tidak
menghalangipelaksanaan rapat penghitungansuara di TPS.

51. Formulirkejadiankhusus

52. ALATKERJAPENGAWASTPS
Setelah penghitungan suara selesai, Pengawas TPS
segera mendokumentasikan hasil penghitungan di TPS
untuk seluruh jenis pemilu dan mengirimkan hasil
dokumentasi melalui Siwaslu. Untuk pemilu presiden
dan wakil presiden, pengawas TPS mengisi hasil
partisipasi dan perolehan suara, sementara untuk
pemilu lainnya hanya mengirimkan hasil dokumentasi.

53. VARIABEL POTENSI
Penggunaan HakPilih 1. Salahdalam pemberlakuanpemilihdalamDPTb.
2. PemilihDPKtidak mendapatkan hakpilih.
Pemungutansuara 1. Pendampinganpemilihdisabilitas.
2. TPStidak aksesible.
3. Tertukar suratsuara dansuratsuara tidak sesuaiDPT.
4. Penyalahgunaansurat suara cadangan.
5. Penyalahgunaan suratsuara tidak terapakai.
6. Penggunaanhakpilihatas namaoranglain.
7. Mobilisasi pemilihdan intimidasi pemilihdanpenyelenggara.
Netralitas KPPSdanPTPS 1. KeberpihakanPenyelenggarankepadacalontertentu.
2. Perusakansurat suara olehpenyelenggara.
penghitungansuara 1. Salahpenulisan.
2. Dilakukan ditempatyang kurang pencahayaan.
3. Dilakukan ditempat tertutup.
POTENSI PELANGGARAN

54. sebabPenghitunganSuaraUlang
Administratif
penghitungan
suara
dilakukan
secaratertutup a)Penghittungan
suaradilakukandi
tempatyangkurang
terangatauyang
kurangmendapat
penerangan
cahaya.
a)Penghitungan
suaradilakukan
dengan suara
yangkurangjelas.
a)Penghitungan
suaradicatat
dengan tulisan
yangkurangjelas.
a)SaksiPeserta
Pemilu,Pengawas
TPS,danwarga
masyarakattidak
dapatmenyaksikan
prosesPenghitungan
suarasecarajelas.
a)Kerusuhanyang
mengakibatkan
penghitungan
suaratidakdapat
dilanjutkan.
Penghitungan
suaradilakukan
di tempat lain
diluar tempat
dan waktu yang
telah ditentukan
a)Ketidaksesuaian
jumlahhasil
penghitungan surat
suarayangsahdan
suratsuarayangtidak
sahdengan jumlah
dengan pemilih yang
menggunakanhah pilih.
Penghitungan Suara
Ulang
Pengawas
TPS
Saksi

55. SebabPemungutanSuaraulang
Administratif
a)Pembukaankotaksuaradan/atau
berkaspemungutandanpenghitungan
suaratidakdilakukanrnenuruttata
carayangditetapkandalamketentuan
peraturanperundang-undangan.
Pemilihyangtidakmemilikikartutanda
pendudukelektronikdantidakterdaftar
didaftarpemilihtetapdandaftar
pemilihtambahan
a)PetugasKPPS memintapemilih
memberikantandakhusus,
menandatangani,ataumenuliskan
namaatau,alamatpadasuratsuara
yangsudahdigunakan.
PetugasKPPSmerusaklebihdarisatu
suratsuarayangsudahdigunakanoleh
Pemilihsehinggasuratsuaratersebut
menjaditidaksah
Potensi Pidana
(Pasal 532 UU 7 2017)
Pemungutan suara ulang

56. PemungutansuaraulangdiusulkanolehKPPS dengan:
1) Menyebutkankeadaanyangmenyebabkandiadakannyapemungutansuaraulang.
2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan
keputusan.
3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paring lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara,
berdasarkankeputusanKPUKabupaten/Kota.
4) Pemungutansuaraulanghanyadilakukan1 kali.
ProsedurPemungutansuaraulang

57. Ketentuanpidana
No Potensi Pelanggaran Pidana Pasal Terlapor
1. SetiapanggotaKPPStidakmemberikansuratsuarapenggantihanya I(satu)kalikepadaPemilihyangmenerimasuratsuarayangrusak
dantidakmencatatsuratsuarayangrusakdalamberitaacara
Pasal499 SetiapAnggota
KPPS
2. SetiaporangyangmembantuPemilihyangdengansengajamemberitahukanpilihanPemilihkepadaorang. Pasal500 SetiapOrang
3. SetiapanggotaKPPSyangdengansengqiatidakmelaksanakankeputusanKPUKabupaten/KotauntukpemungutansuaraulangdiTPS. Pasal501 SetiapAnggota
KPPS
4. KetuadananggotaKPPSyangdengansengajatidakmelaksanakanketetapanKPUKabupaten/Kotauntukmelaksanakanpemungutan
suaraulangdiTPS.
Pasal502 KetuadanAnggota
KPPS
5. SetiapanggotaKPPSyangdengansengajatidakmembuatdanmenandatanganiberitaacarakegiatanpembukaandanpengeluaranisi
kotaksuarasebelumpemungutansuara,tidakmenandatanganiberitaacarapemungutandanpenghitungansuarasertasertifikathasil
penghitungansuara.
Pasal503 SetiapAnggota
KPPS
6. Setiaporangyangkarenakelalaiannyamenyebabkanrusakatauhilangnyaberitaacarapemungutandanpenghitungansuara
dan/atausertifikathasilpenghitungansuara.
Pasal504 SetiapOrang
7. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita
acararekapitulasihasilpenghitunganperolehansuaradan/atausertifikatrekapitulasihasilpenghitunganperolehansuara.
Pasal505 AnggotaKPU,KPU
Provinsi,KPU
Kabupaten/Kota,
PPK,danPPS
8. Setiap anggota KPPS tidak memberikan salinan I (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghihrngan suara, serta sertifikat
hasilpenghitungansuarakepadasaksiPesertaPemilu,PengawasTPS,PPSdanPPKmelaluiPPS.
Pasal506 SetiapAnggota
KPPS

58. No 1TindakanPelanggaran Pidana Pasal Terlapor
9. (1) Setiap Panwaslu Kelurahan/ Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan
kepadaPanwasluKecamatan.
(2) Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak
melaporkankepadaBawasluKabupaten/Kota.
Pasal507 SetiapPanwaslu
Kelurahan/Desa
danPanwaslu
Kecamatan
10. SetiapanggotaPPSyangtidakmengumumkansalinansertifikathasilpenghitungansuaradariseluruhTPSdiwilayahkerjanya. Pasal508 SetiapanggotaPPS
11. SetiaporangyangdengansengajapadasaatpemungutansuaramenjanjikanataumemberikanuangataumaterilainnyakepadaPemilihsupaya
tidakmenggunakanhakpilihnyaataumemilihPesertaPemilutert€ntuataumenggunakanhakpilihnyadengancaratertentusehinggasurat
suaranyatidaksah.
Pasal515 SetiapOrang
12. SetiaporangyangdengansengajapadawaktupemungutansuaramemberikansuaranyalebihdarisatukalidisatuTPSataulebih. Pasal516 SetiapOrang
13. Setiaporangyangdengansengajamenggagalkanpemungutansuara. Pasal517 SetiapOrang
14. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk
tidakmenggunakanhakpilihnyaataumemilihPesertaPemilutertentu.
Pasal523 SetiapOrang
15. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih,
melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan
pemungutansuara.
Pasal531 SetiapOrang
16. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan
PesertaPemilutertentumendapattambahansuaraatauperolehansuaraPesertaPemilumenjadiberkurang.
Pasal532 SetiapOrang
17. Setiaporangyangdengansengajapadasaatpemungutansuaramengakudirinyasebogaioranglaindan/ataumemberikansuaranyalebihdari1
(satu)kalidi1(satu)TPSataulebih.
Pasal533 SetiapOrang

59. No Tindakan Pelanggaran Pidana Pasal Terlapor
18. Setiaporangyangdengansengajamerusakataumenghilangkanhasilpemungutansuarayangsudahdisegel. Pasal534 SetiapOrang
19. Setiaporangyangdengansengajamengubah,merusak,dan/ataumenghilangkanberitaacarapemungutandanpenghihrngansuaradan/atau
sertilikathasilpenghitungansuara.
Pasal535 SetiapOrang
20. Setiaporangyangdengansengajamemaksa,mengganggu,ataumendistorsisisteminformasipenghitungansuarahasilPemilu. Pasal536 SetiapOrang
21. Setiap anggota KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara,
beritaacarapemungutansuara,dansertifikathasilpenghitungansuarakepadaPPSpada hariyangsama.
Pasal537 Setiap anggota
KPPS
22. PPSyangtidakmenyerahkan kotaksuaratersegel,berita acararekapitulasihasilpenghitunganperolehansuara,dansertifikatrekapitulasihasil
penghitunganperolehansuaraPesertaPemiluditingkatPPSkepadaPPK.
Pasal538 Ketua dan anggota
PPS
23. PPKyangtidakmenyerahkan kotaksuaratersegel,berita acararekapitulasihasilpenghitunganperolehansuara,dansertifikatrekapitulasihasil
penghitunganperolehansuaraPesertaPemiluditingkatPPKkepadaKPUKabupaten/Kota.
Pasal539 Ketua dan anggota
PPK
24. Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sementara persyaratan dalam Undang-Undang telah
terpenuhi,.
Pasal549 Ketua dan Anggota
KPU/KIPKab/Kot
25. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Ihbupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita
acararekapitulasihasilpenghitunganperolehansuaradan/atausertifikatrekapitulasihasilpenghitunganperolehansuara.
Pasal551 Anggota KPU, KPU
Provinsi, KPU
Kab/Kota, PPK,
dan/atauPPS