Memorandum Program Sektor Sanitasi dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sektor sanitasi permukiman. Memorandum Program merupakan kesepakatan program dan anggaran antara Pemerintah dengan Pemda, baik untuk jangka menengah maupun tahunan.

1. Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 2 Mei 2010 www.Sanitasi.Net

2. Memorandum Program dalam PPSP

3. Memorandum Program Kegiatan Fasilitasi, Rapat Koordinasi dan Konsultasi, Monev

4. 1. Review Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan: Apa? Dimana? Mengapa? Kapan Dilaksanakan? Siapa Pelaksana? Siapa Target Sasaran? Berapa Anggarannya? Output & Outcomenya? Asumsi dan Resiko?

5. 2. Konsolidasi & Prioritasi Program Review Kerangka Kerja Pembangunan (LFA) Sanitasi Isu dan Permasalahan Tujuan dan Sasaran Pendekatan/Strategi Pembangunan Kebijakan Program Ruang Lingkup Kegiatan Output Outcome Indikator Kinerja Asumsi dan Resiko

6. 2. Konsolidasi & Prioritasi Program Pengelompokkan Kegiatan Air Limbah Sistem Terpusat Skala Kota Kegiatan 1 Kegiatan 2, dst Sistem On-Site dan Komunal Sanimas, dll Persampahan TPA Sampah Sanitary Landfill Kegiatan 1 Kegiatan 2, dst Pilot 3R Drainase Kesehatan (PHBS) Advokasi, Promosi, Sosialisasi Pengembangan Kelembagaan Pengembangan Masyarakat, Jender dan Swasta

7. 2. Konsolidasi & Prioritasi Program Sistematisasikan dan Urutkan Kegiatan: Studi Pra FS dan FS Amdal, RKL, RPL Disain Teknis Persiapan Pelaksanaan Masyarakat & Swasta Kelembagaan Lahan, Relokasi Pelaksanaan Konstruksi Pengadaan Barang/Alat Supervisi Pendampingan Masyarakat Pasca Konstruksi

8. 3. Pemrograman Jangka Menengah & Pendek

9. 3. Pemrograman Jangka Menengah

10. 3. Penganggaran Jangka Menengah

11. 4. Kebutuhan Studi dan Disain Profil Studi/Disain Latar Belakang Tujuan, Sasaran, Deliverables Lokasi Lingkup Kegiatan Jangka Waktu Sumberdaya yang dibutuhkan Estimasi Biaya Dll

12. 5. Rencana Implementasi Kegiatan Tahunan Susun Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Pertama Periksa Kesiapan Pelaksanaan Konsultasi dan verifikasi dengan masing-masing SKPD dan instansi terkait Penetapan Rencana Implementasi Penyusunan Rencana Implementasi Kegiatan Tahun N+1 dilakukan secara reguler setiap tahun

13. 6. Rencana Implementasi Setiap kegiatan memiliki rencana dan skema implementasi yang berbeda

14. 7. Konsultasi, Kolaborasi, dan Koordinasi Kerjasama dan Komitmen Kelembagaan (Pusat, Provinsi, Kab/Kota)