Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Law Sociology Slide 1 Law Sociology Slide 2 Law Sociology Slide 3 Law Sociology Slide 4 Law Sociology Slide 5 Law Sociology Slide 6 Law Sociology Slide 7 Law Sociology Slide 8 Law Sociology Slide 9 Law Sociology Slide 10 Law Sociology Slide 11 Law Sociology Slide 12 Law Sociology Slide 13 Law Sociology Slide 14 Law Sociology Slide 15 Law Sociology Slide 16 Law Sociology Slide 17 Law Sociology Slide 18 Law Sociology Slide 19 Law Sociology Slide 20 Law Sociology Slide 21
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Law Sociology

Download to read offline

Rizki Amin Al Qadry , Sosiologi Hukum, Sosilogi Universitas Mataram, Dr. Taufiq Ramdani, S.Th.I., M.Sos.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Law Sociology

  1. 1. KUMPULAN ARTIKEL 1. PENGERTIAN, KONSEP, SERTA RUANG LINGKUP SOSIOLOGI HUKUM 2. HUKUM DALAM PERSPEKTIF TEORI FUNGSIONAL STRUKTURAL, INTERAKSIONISME SIMBOLIK, SERTA TEORI STRUKTURASI 3. URGENSI DAN JUSTIFIKASI KEHADIRAN HUKUM DI DALAM INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT Disusun sebagai tugas terstruktur Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Sosiologi Hukum Dosen Pengampu: Dr. Taufiq Ramdani, S.Th.I., M.Sos Disusun Oleh: Nama : Rizki Amin Al Qadry NIM : L1C01092 Prodi/Kelas : Sosiologi C PROGRAM STUDI SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MATARAM 2021
  2. 2. 1 DAFTAR ISI DAFTARI ISI………………………………………..……………………………….…………..1 BAB I PENGERTIAN, KONSEP, SERTA RUANG LINGKUP SOSIOLOGI HUKUM……..2 1.1 Pengertian...............................................................................................……………...2 1.2 Konsep...................................................................................................……………...3 1.3 Ruang Lingkup.......................................................................................……………...6 BAB II HUKUM DALAM PERSPEKTIF TEORI ……………………………………………..8 2.1 Struktural Fungsional.............................................................................……………...8 2.2 Interaksionisme Simbolik…………………………………………………...............10 2.3 Strukturasi............................................................................................……………..13 BAB III URGENSI DAN JUSTIFIKASI KEHADIRAN HUKUM DI DALAM INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT…………………………………………………………………..…17 DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………………..20
  3. 3. 2 BAB I 1.1 Pengertian Sosiologi hukum ialah Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlakuartinya isi dan bentuknya berubah ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Pengertian dan Karakteristik Sosiologi Hukum Menurut C.J.M Schuyt, salah satu tugas Sosiologi Hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Menurut Ronni Hanitijo Soemitro ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) cabang spesialisasi, yaitu Studi tentang Law in Books dan Studi tentang Law in Actions. Law in books disebutkan bagi studi/kajian tentang hukum sebagaimana tercantum di dalam kitab Undang- Undang atau sebagaimana di dalam peraturan Perundang-undangan, dengan kata lain studi tentang hukum sebagai norma atau kaedah. Hukum sebagai norma atau kaedah bersifat otonom, artinya bahwa hukum tersebut berdiri sendiri dan bebas dari segala pengaruh. Sedangkan Law in Actions disebutkan bagi studi/kajian tentang hukum sebagai gejala/proses sosial. Hukum sebagai gejala/proses sosial sifatnya heteronom, artinya hukum tersebut memiliki pengaruh dan hubungan timbal balik dengan gejala sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama dan lainlain. Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris, dapat dipelajari sebagai independent variable maupun sebagai dependent variable. Hukum yang dipelajari sebagai dependent variable merupakan resultante (hasil) dari berbagai kekuatan dalam proses sosial dan studi tersebut dikenal sebagai Sosiologi Hukum. Dilain pihak, hukum dipelajari sebagai independent variable menimbulkan pengaruh dampak kepada berbagai aspek kehidupan sosial dan studi yang demikian dikenal sebagai Studi Hukum Masyarakat (Dr. Fithriatus Shalihah, S.H,. M.H,2017).
  4. 4. 3 Dari uraian di atas, lebih lanjut dapat disimak beberapa pendapat para sarjana terkait dengan pengertian/definisi sosiologi hukum antara lain : 1. Soerjono Soekanto Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. 2. Satjipto Raharjo Sosiologi Hukum (sosiologi of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. 3. R. Otje Salman Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Pengertian dan Karakteristik Sosiologi Hukum. 4. H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum. Namun, definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama/primary rules dan aturan tambahan /secondary rules (Zanudin Ali,2006). 1.2 Konsep 1. Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Social Control (Pengendalian Sosial) Hukum sebagai sosial control atau kepastian hukum, dalam artian undang-undang yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum. Fungsinya masalah penginteraksian tampak dominan, dengan terjadinya beberapa-perubahan pada faktor tersebut diatas, hukum wajib menjalankan usahanya semaksimal mungkin sehingga konflik-konflik serta kepincangan kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban masyarakat. 2. Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Social Engineering Hukum dapat bersifat sosial engineering merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif, fungsi tersebut diperlukan dalam tiap bentuk masyarakat, termasuk pada masyarakat yang sedang mengalami proses pergolakan dan pembangunan. Mencakup
  5. 5. 4 kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial yang menganut teori hukum. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan lembaga-lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat yang selama ini tidak mengenalnya, sebagai konsekuensi. 3. Wibawa Hukum Melemahnya wibawa hukum seperti yang diutarakan O. Notohamidjoyo, diantaranya disebabkan karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum, norma-norma hukum belum sesuai dengan norma-norma sosial yang bukan hukum, tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya, pejabat- pejabat hukum yang tidak sadar akan kewajibannya untuk memelihara hukum Negara, adanya kekuasaan dan wewenang, ada paradigma hubungan timbal balik antara gejala sosial lainnya, seperti:  Hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma norma sosial bukan hukum, melemahnya value sistem dalam masyarakat pada umumnya sebagai akibat dari modernisasi  Norma norma hukum tidak batau belum sesuai dengan norma norma sosial yang bukan hukum, hukum yang dibentuk terlalu progresif sehingga dirasakan sebagai norma norma asing bagi rakyat  Tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya  Pejabat pejabat hukum tidak sadar akan kewajibannya yang mulia untuk memelihara hukum negara, lalu mengkorupsikan, merusak hukum negara itu  Pemerintah pusat dan daerah berusaha membongkar hukum yang berlaku untuk madsud maksud tertentu. Dapat terjadi bahwa pemerintah yang seharusnya mendukung hukum sebagai kewajibannya, malah menghianati hkum yang berlaku 4. Ciri-ciri Sistem Hukum Modern Sistem hukum yang modern haruslah merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat/diatur oleh hukum
  6. 6. 5 tersebut. Hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diaturnya. Hukum tersebut harus dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan, dan lain-lain, contohnya:  Terdiri dari peraturan yang isi dan pelaksanaannya seragam  Sistem hukum yang transaksional dimana hak dan kewajiban dalam perjanjian tidak memandang usia, kelas, agama dan jenis kelamin  Bersifat universal dan dilaksanakan secara umum  Adanya hirarkis yang tegas  Melaksanakan hukum sesuai dengan prosedur  Rasional  Dilaksanakan oleh orang yang berpengalaman  Spesialisasi dan diadakan penghubung diantara bagian bagian  Hukum mudah berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat  Penegak hukum dan lembaga pelaksana hukum adalah lembaga kenegaraan, artinya negara memonopoli kekuasaan  Perbedaan yang tegas diantara 3 lembaga negara (eksekutif – legislative – yudicatif) 5. Suatu kenyataan bahwa hukum hanya diperlukan untuk mereka yang stratanya rendah sedangkan strata tinggi seolah kebal hukum Hingga saat ini banyak pelaku kejahatan kelas atas atau yang disebut kejahatan Kerah Putih (White Colour Crime) yang dihukum sangat ringan bahkan tidak sedikit yang divonis bebas, karena mereka memegang kekuasaan dan wewenang yang dapat mengintervensi para penegak hukum, hal ini berakibat bahwa mereka yang berstrata tinggi seolah kebal hukum dan sebaliknya hukum hanya dipergunakan untuk mereka yang berstrata rendah. 6. Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi Merupakan naskah yang berisikan sorotan sosial hukum terhadap peranan sanksi dalam proses efektivikasi hukum. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas.
  7. 7. 6 7. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. 1.3 Ruang Lingkup Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik professional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun, sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis.Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial (Roger Cotterrel,2012). Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dan dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama. Kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian law in books, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada law in action (Yesmil Anwar dan Adang, 2008). Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Dalam jurisprudentie model, kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk aturan, sedangkan dalam sociological model lebih mengarah kepada struktur sosial. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi, yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah :
  8. 8. 7  Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau Government Social Control. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.  Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai mahluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.
  9. 9. 8 BAB II 2.1 Struktural Fungsional Struktur Fungsionalisme adalah teori sosial murni yang besar dalam sosiologi yang mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem sosial dan subsistem sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakekatnya tersusun kepada bagian-bagian secara struktral, dimana dalam masyarakat terdapat berbagai sistem-sistem dan faktor-faktor yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, saling berfungsi dan saling mendukung dengan tujuan agar masyarakat ini dapat terus bereksistensi, dimana tidak ada satu bagian pun dalam masyarakat yang dapat dimengerti tanpa mengikutsertakan bagian yang lain. Dan jika salah satu bagian dari masyarakat yang berubah, akan terjadi gesekan-gesekan ke bagian lain. Jadi, paham ini lebih menitikbertkan perhatian pada faktor masyarakat secara makro dengan mengabaikan faktor dan peranan dari masing-masing individu (secar mikro) yang terdapat dalam masyarakat. Sehingga, paham ini lebih banyak berbicara dalam struktur-struktur makro dari masyarakat, lembaga- lembaga ekonomi, sosial dan budaya, stratifikasi dan integrasi dalam masyarakat, norma- norma, nilai-nilai dan fenomena-fenomena makro lainnya dalam masyarakat. Menurut paham ini, agar perkembangan masyarakat dapat berlangsung baik, harus memenuhi beberapa persyaratan yang disebut dengan prasyarat formalisme, sebagai berikut :  Kontrol sosial yang efektif agar semuanya dapat berjalan lancar.  Sosialisasi undang-undang dan berbagai aturan lainnya agar dapat diketahui oleh masyarakat.  Adaptasi, memproduksi bahan makanan dan barang untuk keperluan hidup.  Sistem kepercayaan, adanya agama kepercayaan dan ideologi bersama sehingga masyarakat dapat selalu berpegang dan meneruskan nilainilai termasuk nilai agama, kepercayaan dan ideologi tersebut.  Kepemimpinan, agar setiap rencana dalam masyarakat dapat berjalan baik.
  10. 10. 9  Reproduksi, diperlukan set aturan untuk mengontrol aktivitas seksual dan pemeliharaan anak.  Stratifikasi sosial, diperlukan agar orang termotivasi untuk memimpin.  Keluarga, untuk menjamin kelangsungan reproduksi. Kedelapan prasyarat formalisme tersebut baru dapat diwujudkan dan baru efektif bagi masyarakat ketika semua persyaratan ini dapat berjalan dengan tertib, aman dan adil. Dari sinilah pintu masuk bagi sektor hukum, agar hukum dapat menjaga ketertiban, keamanan dan keadilan dalam masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan teori fungsionalisme, dapat dikatakan bahwa eksistensi dan peranan sektor hukum sebagai suatu subsistem dalam masyarakat bersifat dependen dengan sub-sub sistem lainnya. Karena itu hukum tidak bisa berjalan sendiri dalam masyarakat tapi tergantung dari subsistem lainnya. Sebagus apapun hukum tidak akan dapat diterapkan dengan baik jika sektor lain seperti ekonomi, sosial dan budaya juga tidak bagus. Jadi membangun hukum harus dilakukan dengan membangun atau merubah sektor ekonomi, sosial dan budaya. Dilihat dari prasayarat fungsional dalam suatu masyarakat, maka hukum pun juga harus dapat mendukung berfungsinya prasyarat tersebut, sehingga hukum dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai berikut :  Sebagai sarana intergrasi sosial, seperti yang banyak dikembangkan dalam hukum kenegaraan, hukum pidana bidang politik dan lain sebagainya.  Sebagai sarana bagi masyarakat untuk beradaptasi, seperti yang dikembangkan dalam hukum lingkungan, hukum kesehatan, hukum perlindungan konsumen dan hukum tanah.  Sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan dalam masyarakat. Misalnya yang dikembangkan oleh hukum tata negara, hukum bisnis, hukum kontrak, hukum perkawinan dan hukum keluarga. Dalam hal ini yang menonjol adalah fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (a tool of social engineering).  Untuk menciptakan dan mempertahankan pola-pola dalam masyarakat. Misalnya yang dikembangkan oleh hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi negara serta hukum acara.
  11. 11. 10 2.2 Interaksionisme Simbolik Salah satu teori dalam sosiologi yang sangat banyak digunakan dalam analisis sosiologi hukum adalah teori Interaksionisme Simbolik. Kita dapat menyebut beberapa penulis yang menerbitkan buku tentang teori ini, seperti dari penggagasnya yaitu George Herbert Mead (1932) dan kemudian dilengkapi oleh Herbert Blumer (1969). teori ini pada dasarnya memfokuskan diri pada analisis perilaku individu dengan individu yang lain dalam kelompok kecil. Teori ini tidak ditujukan untuk menganalisis masyarakat dalam skala yang besar, seperti masyarakat adat atau masyarakat umum. Ia lebih mencermati perilaku komunitas kecil yang memiliki keunikan tertentu dalam interaksi sosial di antara mereka. Sementara fenomena hukum lebih berspektrum umum dan abstrak (in-abstracto). Padahal, kajian teoretis demikian sangat berguna dalam mencerna perkara-perkara unik yang telah diputuskan oleh pengadilan (in-concreto). Tulisan ini sendiri dimaksudkan lebih sebagai pengenalan sekilas tentang teori ini untuk melihat bagaimana aplikasinya pada satu fenomena sederhana. Dalam pandangan teori Interaksionisme Simbolik, manusia adalah mahluk pembuat atau produsen simbol; suatu pemikiran yang mengingatkan kita pada pernyataan filosof Jeman dari kubu neo-kantian Ernst Cassirer bahwa manusia adalah “animal symbolicum”. Segala sesuatu (objek) yang ada di dalam kehidupan manusia mempunyai makna simbolik. Makna-makna ini tidak datang dengan sendirinya, melainkan dihadirkan dan kemudian disepakati dan dijadikan simbol. Simbol di sini dipahami sebagai tanda yang mengandung kesepakatan makna. Oleh sebab itu, perilaku manusia, baik sebagai individu maupun kelompok bertitik tolak dari makna- makna simbolik dari objek itu tadi. Sebagai contoh, kita menyaksikan ada tanda lalu lintas yang di bagian ujung tiangnya terdapat lempengan berbentuk lingkaran dengan tanda huruf P yang dicoret. Tanda itu adalah simbol, yang disepakati bermakna larangan untuk parkir di seputar tempat itu. Kesepakatan ini diyakini sudah bersifat universal karena di berbagai negara, tanda lalu lintas yang bermakna larangan parkir diberi simbol sama seperti itu. Pembentuk hukum, khususnya peraturan
  12. 12. 11 perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, mengadopsi makna simbolik ini dan menganggapnya sebagai hasil kesepakatan juga. Simbol ini lalu disosialisasikan, diperkenalkan sejak kecil kepada anak-anak yang pernah belajar tentang etiket berlalu lintas sampai pada saat mereka dewasa nanti ketika akan mendapatkan surat izin mengemudi. Artinya, makna simbolik dari tanda larangan parkir itu telah dihadirkan dalam interaksi sosial. Dalam kenyataan, kita menyaksikan tetap saja ada orang yang melanggar tanda tersebut. Bahkan, kita menyaksikan mobil aparat penegak hukum (katakan Kepolisian) ada yang kerap diparkirkan tepat di bawah atau di sebelah tanda larangan tersebut. Mengapa hal ini dapat terjadi? Mengapa bisa terjadi ada satu komunitas kecil, yakni aparat Kepolisian yang “berani” untuk tidak memberi contoh yang baik dalam penegakan hukum? Teori Interaksionisme Simbolik berusaha memahami fenomena sosial ini dengan mengkaji bagaimana aparat tadi memahami simbol tanda larangan parkir tersebut. Tentu saja, kajian ini akan menarik jika perilaku parkir di bawah tanda larangan parkir itu berulangkali terjadi, bukan kejadian secara kebetulan atau karena kecelakaan. Tindakan repetisi seperti itu akan memperkuat tentang adanya pemaknaan yang benar-benar telah bergeser di benak pelakunya terhadap suatu simbol. Dalam rangka keperluan penegakan hukum dan penciptaan budaya hukum yang sehat, teori ini memberi sumbangan pemikiran tentang kaitan antara aksi dan reaksi dalam perilaku manusia. Polisi itu tahu benar makna tanda P yang dicoret itu. Tanda ini ditujukan kepada umum (subjek normanya adalah setiap orang). Operator normanya adalah larangan. Objek normanya adalah memarkirkan kendaraan. Kondisi normanya adalah di sepanjang jalan tersebut. Karena tidak ada keterangan waktu larangan pakir, seharusnya dipahami kondisi normanya tidak berbicara tentang pembatasan waktu. Larangan parkirnya berlaku sepanjang waktu. Makna simbolik seperti di atas, tentu sudah menjadi konsensus dalam penegakan hukum. Bagi aparat Kepolisian yang mengendarai kendaraan tersebut, makna ini kini coba ia pahami dengan sedikit berbeda. Tanda ini memang ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi sebagai
  13. 13. 12 aparat penegak hukum ia memiliki diskresi untuk berperilaku berbeda daripada perilaku masyarakat umum. Argumentasi ini kurang lebih sama sederhananya ketika kita harus memahami suara sirene dan lampu rotator pada kendaraan di belakang kita untuk minta diberikan jalan di tengah kemacetan. Walaupun jalan itu adalah jalanan umum, namun aparat (atau berpura-pura sebagai aparat) mengganggap ia memiliki diskresi untuk diberi keistimewaan, padahal sangat mungkin diskresi itu tidak relevan dan tidak ada urgensinya untuk dijalankan pada waktu itu. Perilaku polisi yang memarkirkan mobil di bawah tanda larangan parkir ini merupakan tindakan eksepsional karena keistimewaan tadi. Keistimewaan itu terjadi karena aksi tadi mendapat reaksi yang berbeda jika tindakan itu dilakukan orang lain pada umumnya. Jika orang lain dianggap melanggar (“ditilang”) maka aksi para polisi ini tidak akan dibalas dengan reaksi serupa. Hanya saja, dalam teori Interaksionisme Simbolik, tidak ada aksi yang tidak diberi reaksi. Hal itu dapat dilihat, misalnya, karena ada mobil polisi yang parkir tepat di tanda tersebut, kendaraan-kendaraan lain menjadi “berani” juga untuk parkir di tempat yang sama. Mereka memberi makna yang baru sekarang terhadap simbol tanda larangan tersebut, bahwa tanda itu menjadi tidak berlaku apabila ada mobil aparat Kepolisian yang parkir di sana. Teori Interaksionisme Simbolik dalam konteks tulisan ini menunjukkan bahwa perilaku “menyimpang” yang diperagakan oleh siapapun, jika dibiarkan (tanpa dikoreksi) dalam kurun waktu tertentu akan menghadirkan mana simbolik baru. Tanda-tanda lalu lintas menjadi hilang makna aslinya karena terkikis akibat interaksi sosial, yang bermula dari aksi-aksi individual. Penciptaan budaya hukum yang sehat dalam skala yang luas (budaya hukum eksternal) wajib juga dimotori oleh penegakan disiplin dalam budaya hukum para aparat penegak hukum (budaya hukum internal). Dan, itu bisa disimbolkan dari perilaku sederhana seperti dengan tidak memberikan contoh memarkir kendaraan di tempat yang terlarang.
  14. 14. 13 2.3 Strukturasi Paham strukturalisme merupakan paham yang berusaha membahas secara mendalam tentang struktur dalam bahasa yang bersifat lintas kultur, untuk kemudian diterapkan dalam bidang kajian sosiologi, termasuk sosiologi hukum. Paham strukturalisme menekankan kepada arti pentingnya suatu “struktur” dalam masyarakat. Struktur itu sendiri memiliki sifat-sifat sebagai berikut :  Struktur merupakan suatu totalitas.  Suatu struktur dapat bertransformasi.  Saat bertransformasi, terjadi suatu autoregulasi (pembentukan relasi-relasi baru dalam internal stuktur tersebut). Strukturalisme mengubah pandangan umum (common sense) tentang hakikat manusia individu dengan memandang individu sebagai produk dari suatu hubungan-hubungan tertentu bukan sebagai pencipta suatu realitas sosial. Karena itu, strukturalisme menghapus paham yang menyatakan bahwa manusia individu dapat memilih untuk bertindak secara bebas, tetapi mereka lebih dipengaruhi oleh konsep-konsep yang mendasari sebuah struktur atau dipengaruhi oleh peranan yang dimainkan oleh sebuah agency. Penerapan teori struktur dasar (underlying structre) dari aliran strukturalisme terhadap bidang hukum, menghasilkan beberapa kesimpulan dibidang hukum yang dapat dikategorisasikan dalam beberapa bidang, sebagai berikut : 1. Dalam bidang pembaharuan hukum Dalam bidang ini sering dilakukan perubahan atau pergantian undangundang, atau pembentukan badan-badan baru dengan tegas khusus dalam bidang penegakan hukum bidang khusus. Tetapi seringkali ketika hukum baru ini diterapkan dalam praktik, hasilnya tidak berbeda dengan penerapan hukum yang lama. Hal ini dapat dijelaskan dengan prinsip struktur dasar, bahwa meskipun undang-undangnya
  15. 15. 14 berubah, atau badan hukum baru telah dibuat, tetapi struktur dasar masyarakat yang menghasilkan kesadaran hukum masyarakat tidak berubah. Karena itu, perubahan hukum yang demikian tidak menghasilkan suatu output seperti yang diharapkan. 2. Dalam bidang penegakan hukum Seringkali perangkat hukum positif, seperti undang-undang, sudah maju dan modern. Tetapi ketika perangkat hukum ini ditegakkan ternyata tidak menghasilkan suatu output yang bagus, dimana keadilan tidak tercapai, kepastian hukum maupun ketertiban juga jauh dari harapan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya kualitas (intelektual dan moral) para penegak hukum, tetapi juga karena struktur dasar hukum yang belum bagus, sehingga penegakan hukum tetap tidak berjalan dengan baik. Dengan kata lain, meskipun hukum positif telah diotak atik namun tidak sampai menyentuh kesadaran hukum masyarakat yang ada dalam struktur dasar masyarakat, tidak akan membuahkan hasil yang bagus. Contohnya dalah pemberantsan korupsi di Indonesia. 3. Dalam bidang pengelompokan hukum Di dunia ini ada dua kelompok besar hukum,yaitu Eropa Kontinental seperti yang diterapkan di Indonesia dan Anglo Saxon seperti yang diterapkan di Inggris. Malaysia sebagai sesama melayu menggunakan sistem ini. Meskipun menggunakan sistem hukum yang berbeda, Indonesia dan Malaysia sama-sama mampu menerapkan sistem hukum masing-masing karena memiliki budaya yang mirip. Seperti halnya di Amerika yang pada umumnya melaksanakan sistem hukum Anglo Saxon, namun negara bagian Lousiana melaksanakan sistem Eropa Kontinental. Namun, negara bagian ini hukumnya juga sama majunya dengan di negara bagian lainnya. Hal ini disebabkan karena kesamaan budaya hukum dan struktur dasar diantara negaranegara bagian tersebut.
  16. 16. 15 4. Dalam bidang budaya hukum Budaya hukum atau yang lebih kongkret adalah kesadaran hukum dari suatu bangsa sangat sulit diubah karena budaya hukum dan kesadaran hukum bangsa tersebut menyentuh secara langsung terhadap struktur dasar bidang hukum dalam suatu masyarakat. Jika budaya hukum tidak berhasil diubah kearah yang lebih baik, maka penegakan hukum pun sulit dijalankan, atau hasil dari penegakan hukumnya akan jauh seperti yang diharapkan. e. Dalam bidang konsepsi hukum alam Konsep struktur dasar dari paham strukturlisme sangat mendukung konsepsi hukum alam, karena di berbagai negara serupa saja sturktur dasarnya terhadap keadilan, ketentaraman atau kepastian hukum. Sehingga, apabila ada asas hukum yang sama diberbagai negara, akan dapat diberlakukan hukum yang sama seperti yang dicita- citakan oleh para penganut hukum alam. 5. Dalam bidang konsepsi positivisme Teori hukum positivisme atau dalam tampilannya yang lebih nyata adalah dalam bentuk paham analitycal jurisprudence atau paham legisme, mengajarkan bahwa hukum ialah apa yang terdapat dalam hukum tertulis saja, sehingga faktor struktur dasar dari hukum sama sekali diabaikan. Dalam kenyataanya, penerapan paham positivisme dalam bidang hukum sangat banyak mengandung kelemahan sehingga keadilan seringkali tidak tercapai. Munculnya sistem hukum tandingan berupa sistem hukum equity dalam sistem hukum anglo saxon merupakan akibat tidak memuaskannya pelaksanaan paham legisme di Inggris. 6. Dalam bidang pembuatan atau amandemen konstitusi Sesuai dengan ajaran Hans Kelsen, apa yang diisi dalam konstitusi adalah norma-norma dasar (groundnorm) saja. Norma dasar tesebut seyogyanya merupakan pengejawantahan dari struktur dasar dalam bidang hukum. Maka, dalam bidang pembuatan konstitusi atau pembuatan amandemen terhadap konstitusi, para pembuat
  17. 17. 16 atau pengubah konstitusi seharusnya dapat memahami konsep struktur dasar tersebut, sehingga pembuatan atau perubahan konstitusi tidak melenceng. Penghayatan terhadan stuktur dasar dalam bidang hukum sangat jelas terlihat misalnya ketika para perancang konstitusi menyusun konstitusi bagi Amerika Serikat diabad ke 18. 7. Dalam bidang penafsiran konstitusi Meskipun banyak metode penafsiran konstitusi, semua penafsiran tersebut harus sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam struktur dasar dibidang hukum, sesuai dengan teori yang diajarkan oleh paham strukturalisme. Kecuali memang struktur dasar masyarakat bidang hukum tersebut yang akan diubah dengan pembuatan amandemen yang bersangkutan.
  18. 18. 17 BAB III URGENSI DAN JUSTIFIKASI KEHADIRAN HUKUM DI DALAM INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT Perubahan-perubahan pada masyarakat dari adanya interaksi antara hukum dan masyarakat itu sendiri merupakan gejala normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagin- bagian dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi modern. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan,organisasi, susunan lembagalembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan masyarakat, kekuasaan dan kewenangan, interaksi sosial dan lain sebagainya. Sebagai pedoman, dapat dirumuskan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, temasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial masyarakat yang dinamis, masyarakat tidak akan bisa lepas dari adanya interaksi dan perubahan sosial. Sendi-sendi kehidupan sosial bergerak dengan cukup cepat, mengikuti roda perubahan yang terus berputar. Meskipun demikian, ada salah satu sendi kehidupan sosial yang relatif lambat perkembangannya, yaitu hukum. Satjipto Rahardjo (1986:99) menyatakan bahwa sekalipun hukum itu merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik adalah ia hampir selalu tertinggal dibanding objek yang diaturnya. Tertinggalnya hukum oleh perkembangan masyarakat ini disebut dengan social lag (ketertinggalan kebudayaan), yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan dalam kasus ini. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum atau sebaliknya, tidak selalu berlangsung bersama-sama.Artinya pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta
  19. 19. 18 kebudayaannya, atau mugkin hal yang sebaliknya terjadi. Apabila terjadi hal demikian, maka terjadilah suatu social lag yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan- kepincangan. Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya, atau sebaliknya, terjadi oleh karena pada hakikatnya merupakan suatu gejala wajar di dalam suatu masyarakat bahwa terdapat perbedaan antara pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidah-kaidah hukum dengan pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidah-kaidah sosial lainnya. Hal ini terjadi oleh karena hukum pada hakikatnya disusun atau disahkan oleh sebagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan atau kewenangan. Suatu keadaan yang menunjukkan bahwa hukum tertinggal oleh perkembangan bidangbidang lainnya, seringkali menimbulkan hambatan-hambatan terhadap bidangbidang tersebut.Tertinggalnya kaidah-kaidah hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu disorganisasi, yaitu suatu keadaan di mana kaidah-kaidah lama telah berpudar, sedangkan kaidah-kaidah baru sebagai penggantinya belum disusun atau dibentuk. Keadaan tersebut selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya anomie, yaitu suatu keadaan yang kacau, oleh karena tidak adanya pegangan bagi para warga masyarakat untuk mengukur kegiatan- kegiatannya. Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.Suatu perubahan social yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan system yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan social engineering atau social planning. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan social.Misalnya, suatu peraturan yang menentukan system
  20. 20. 19 pendidikan tertentu bagi warga Negara mepunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial. Di dalam berbagai hal, hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan interaksi maupun perubahan sosial.
  21. 21. 20 DAFTAR PUSTAKA Dr. Fithriatus Shalihah, S.H,. M.H. 2017. Sosiologi Hukum. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 340(11). Zainudin Ali. 2006. Sosiologi Hukum. Sinar Grafika, Jakarta. Roger Cotterrel. 2012. Sosiologi Hukum (The Sosiologi Of Law), Nusa Media, Bandung. Yesmil Anwar dan Adang. 2008. Pengantar Sosilogi Hukum, PT. Grasindo, Jakarta. Fuady, Munir. 2011. Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum, Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Grup. Andry Pramudya. 2016. 7 Konsep Sosoiologi Hukum. Link: https://sosialsosiologi.blogspot.com/2012/12/konsep-konsep-sosiologi-hukum.html Shidarta. 2019. Teori Interaksionisme Simbolik : Analisis sosial Makro. Link : https://business- law.binus.ac.id/2019/10/23/teori-interaksionisme-simbolik-analisis-sosial-mikro/

Rizki Amin Al Qadry , Sosiologi Hukum, Sosilogi Universitas Mataram, Dr. Taufiq Ramdani, S.Th.I., M.Sos.

Views

Total views

17

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×