Rizki Amin Al Qadry , Sosiologi Hukum, Sosilogi Universitas Mataram, Dr. Taufiq Ramdani, S.Th.I., M.Sos.

1. KUMPULAN ARTIKEL
1. PENGERTIAN, KONSEP, SERTA RUANG LINGKUP SOSIOLOGI HUKUM
2. HUKUM DALAM PERSPEKTIF TEORI FUNGSIONAL STRUKTURAL,
INTERAKSIONISME SIMBOLIK, SERTA TEORI STRUKTURASI
3. URGENSI DAN JUSTIFIKASI KEHADIRAN HUKUM DI DALAM INTERAKSI
SOSIAL MASYARAKAT
Disusun sebagai tugas terstruktur Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Sosiologi
Hukum
Dosen Pengampu:
Dr. Taufiq Ramdani, S.Th.I., M.Sos
Disusun Oleh:
Nama : Rizki Amin Al Qadry
NIM : L1C01092
Prodi/Kelas : Sosiologi C
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MATARAM
2021

2. 1
DAFTAR ISI
DAFTARI ISI………………………………………..……………………………….…………..1
BAB I PENGERTIAN, KONSEP, SERTA RUANG LINGKUP SOSIOLOGI HUKUM……..2
1.1 Pengertian...............................................................................................……………...2
1.2 Konsep...................................................................................................……………...3
1.3 Ruang Lingkup.......................................................................................……………...6
BAB II HUKUM DALAM PERSPEKTIF TEORI ……………………………………………..8
2.1 Struktural Fungsional.............................................................................……………...8
2.2 Interaksionisme Simbolik…………………………………………………...............10
2.3 Strukturasi............................................................................................……………..13
BAB III URGENSI DAN JUSTIFIKASI KEHADIRAN HUKUM DI DALAM INTERAKSI
SOSIAL MASYARAKAT…………………………………………………………………..…17
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………………..20

3. 2
BAB I
1.1 Pengertian
Sosiologi hukum ialah Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang
berlakuartinya isi dan bentuknya berubah ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan
faktor kemasyarakatan. Pengertian dan Karakteristik Sosiologi Hukum Menurut C.J.M Schuyt,
salah satu tugas Sosiologi Hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya
ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang
ada di dalam kenyataan.
Menurut Ronni Hanitijo Soemitro ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) cabang
spesialisasi, yaitu Studi tentang Law in Books dan Studi tentang Law in Actions. Law in books
disebutkan bagi studi/kajian tentang hukum sebagaimana tercantum di dalam kitab Undang-
Undang atau sebagaimana di dalam peraturan Perundang-undangan, dengan kata lain studi
tentang hukum sebagai norma atau kaedah. Hukum sebagai norma atau kaedah bersifat otonom,
artinya bahwa hukum tersebut berdiri sendiri dan bebas dari segala pengaruh. Sedangkan Law
in Actions disebutkan bagi studi/kajian tentang hukum sebagai gejala/proses sosial.
Hukum sebagai gejala/proses sosial sifatnya heteronom, artinya hukum tersebut memiliki
pengaruh dan hubungan timbal balik dengan gejala sosial lainnya seperti ekonomi, politik,
sosial, budaya, agama dan lainlain. Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris, dapat
dipelajari sebagai independent variable maupun sebagai dependent variable. Hukum yang
dipelajari sebagai dependent variable merupakan resultante (hasil) dari berbagai kekuatan
dalam proses sosial dan studi tersebut dikenal sebagai Sosiologi Hukum. Dilain pihak, hukum
dipelajari sebagai independent variable menimbulkan pengaruh dampak kepada berbagai aspek
kehidupan sosial dan studi yang demikian dikenal sebagai Studi Hukum Masyarakat (Dr.
Fithriatus Shalihah, S.H,. M.H,2017).

4. 3
Dari uraian di atas, lebih lanjut dapat disimak beberapa pendapat para sarjana terkait
dengan pengertian/definisi sosiologi hukum antara lain :
1. Soerjono Soekanto Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara
analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum
dengan gejala-gejala lainnya.
2. Satjipto Raharjo Sosiologi Hukum (sosiologi of law) adalah pengetahuan hukum terhadap
pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.
3. R. Otje Salman Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik
antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Pengertian dan
Karakteristik Sosiologi Hukum.
4. H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum. Namun, definisi yang
dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu
konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada
kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat.
Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan
utama/primary rules dan aturan tambahan /secondary rules (Zanudin Ali,2006).
1.2 Konsep
1. Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Social Control (Pengendalian Sosial)
Hukum sebagai sosial control atau kepastian hukum, dalam artian undang-undang yang
dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum. Fungsinya masalah
penginteraksian tampak dominan, dengan terjadinya beberapa-perubahan pada faktor tersebut
diatas, hukum wajib menjalankan usahanya semaksimal mungkin sehingga konflik-konflik
serta kepincangan kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban masyarakat.
2. Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Social Engineering
Hukum dapat bersifat sosial engineering merupakan fungsi hukum dalam pengertian
konservatif, fungsi tersebut diperlukan dalam tiap bentuk masyarakat, termasuk pada
masyarakat yang sedang mengalami proses pergolakan dan pembangunan. Mencakup

5. 4
kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial yang menganut teori
hukum. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan lembaga-lembaga hukum
modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat yang selama ini tidak mengenalnya, sebagai
konsekuensi.
3. Wibawa Hukum
Melemahnya wibawa hukum seperti yang diutarakan O. Notohamidjoyo, diantaranya
disebabkan karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma
sosial bukan hukum, norma-norma hukum belum sesuai dengan norma-norma sosial yang
bukan hukum, tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya, pejabat-
pejabat hukum yang tidak sadar akan kewajibannya untuk memelihara hukum Negara, adanya
kekuasaan dan wewenang, ada paradigma hubungan timbal balik antara gejala sosial lainnya,
seperti:
 Hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma norma sosial bukan
hukum, melemahnya value sistem dalam masyarakat pada umumnya sebagai akibat dari
modernisasi
 Norma norma hukum tidak batau belum sesuai dengan norma norma sosial yang bukan
hukum, hukum yang dibentuk terlalu progresif sehingga dirasakan sebagai norma norma
asing bagi rakyat
 Tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya
 Pejabat pejabat hukum tidak sadar akan kewajibannya yang mulia untuk memelihara
hukum negara, lalu mengkorupsikan, merusak hukum negara itu
 Pemerintah pusat dan daerah berusaha membongkar hukum yang berlaku untuk madsud
maksud tertentu. Dapat terjadi bahwa pemerintah yang seharusnya mendukung hukum
sebagai kewajibannya, malah menghianati hkum yang berlaku
4. Ciri-ciri Sistem Hukum Modern
Sistem hukum yang modern haruslah merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum
tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat/diatur oleh hukum

6. 5
tersebut. Hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diaturnya. Hukum
tersebut harus dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan, dan lain-lain, contohnya:
 Terdiri dari peraturan yang isi dan pelaksanaannya seragam
 Sistem hukum yang transaksional dimana hak dan kewajiban dalam perjanjian tidak
memandang usia, kelas, agama dan jenis kelamin
 Bersifat universal dan dilaksanakan secara umum
 Adanya hirarkis yang tegas
 Melaksanakan hukum sesuai dengan prosedur
 Rasional
 Dilaksanakan oleh orang yang berpengalaman
 Spesialisasi dan diadakan penghubung diantara bagian bagian
 Hukum mudah berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat
 Penegak hukum dan lembaga pelaksana hukum adalah lembaga kenegaraan, artinya
negara memonopoli kekuasaan
 Perbedaan yang tegas diantara 3 lembaga negara (eksekutif – legislative – yudicatif)
5. Suatu kenyataan bahwa hukum hanya diperlukan untuk mereka yang stratanya rendah
sedangkan strata tinggi seolah kebal hukum
Hingga saat ini banyak pelaku kejahatan kelas atas atau yang disebut kejahatan Kerah
Putih (White Colour Crime) yang dihukum sangat ringan bahkan tidak sedikit yang divonis
bebas, karena mereka memegang kekuasaan dan wewenang yang dapat mengintervensi para
penegak hukum, hal ini berakibat bahwa mereka yang berstrata tinggi seolah kebal hukum dan
sebaliknya hukum hanya dipergunakan untuk mereka yang berstrata rendah.
6. Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi
Merupakan naskah yang berisikan sorotan sosial hukum terhadap peranan sanksi dalam
proses efektivikasi hukum. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya
hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur
efektivitas.

7. 6
7. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum
Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian
antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering
dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum.
1.3 Ruang Lingkup
Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik
professional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun, sama sekali berbeda dalam tujuan dan
metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap
fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis.Sedangkan
sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial (Roger Cotterrel,2012).
Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk
signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dan dalam praktiknya kriteria yang menentukan
hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau
konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama.
Kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada
kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian law in books, sementara
sosiologi hukum lebih mengkaji kepada law in action (Yesmil Anwar dan Adang, 2008).
Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara
ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Dalam jurisprudentie model, kajian hukum lebih
memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk aturan, sedangkan dalam sociological
model lebih mengarah kepada struktur sosial. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus
sosiologi, yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu
sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah :

8. 7
 Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau Government Social Control.
Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta
dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
 Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat
sebagai mahluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial
yang ada dalam masyarakat.

9. 8
BAB II
2.1 Struktural Fungsional
Struktur Fungsionalisme adalah teori sosial murni yang besar dalam sosiologi yang
mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai
suatu analisis sistem sosial dan subsistem sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat pada
hakekatnya tersusun kepada bagian-bagian secara struktral, dimana dalam masyarakat terdapat
berbagai sistem-sistem dan faktor-faktor yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsinya
masing-masing, saling berfungsi dan saling mendukung dengan tujuan agar masyarakat ini
dapat terus bereksistensi, dimana tidak ada satu bagian pun dalam masyarakat yang dapat
dimengerti tanpa mengikutsertakan bagian yang lain. Dan jika salah satu bagian dari
masyarakat yang berubah, akan terjadi gesekan-gesekan ke bagian lain. Jadi, paham ini lebih
menitikbertkan perhatian pada faktor masyarakat secara makro dengan mengabaikan faktor dan
peranan dari masing-masing individu (secar mikro) yang terdapat dalam masyarakat. Sehingga,
paham ini lebih banyak berbicara dalam struktur-struktur makro dari masyarakat, lembaga-
lembaga ekonomi, sosial dan budaya, stratifikasi dan integrasi dalam masyarakat, norma-
norma, nilai-nilai dan fenomena-fenomena makro lainnya dalam masyarakat.
Menurut paham ini, agar perkembangan masyarakat dapat berlangsung baik, harus
memenuhi beberapa persyaratan yang disebut dengan prasyarat formalisme, sebagai berikut :
 Kontrol sosial yang efektif agar semuanya dapat berjalan lancar.
 Sosialisasi undang-undang dan berbagai aturan lainnya agar dapat diketahui oleh
masyarakat.
 Adaptasi, memproduksi bahan makanan dan barang untuk keperluan hidup.
 Sistem kepercayaan, adanya agama kepercayaan dan ideologi bersama sehingga
masyarakat dapat selalu berpegang dan meneruskan nilainilai termasuk nilai agama,
kepercayaan dan ideologi tersebut.
 Kepemimpinan, agar setiap rencana dalam masyarakat dapat berjalan baik.

10. 9
 Reproduksi, diperlukan set aturan untuk mengontrol aktivitas seksual dan pemeliharaan
anak.
 Stratifikasi sosial, diperlukan agar orang termotivasi untuk memimpin.
 Keluarga, untuk menjamin kelangsungan reproduksi. Kedelapan prasyarat formalisme
tersebut baru dapat diwujudkan dan baru efektif bagi masyarakat ketika semua
persyaratan ini dapat berjalan dengan tertib, aman dan adil.
Dari sinilah pintu masuk bagi sektor hukum, agar hukum dapat menjaga ketertiban,
keamanan dan keadilan dalam masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan teori
fungsionalisme, dapat dikatakan bahwa eksistensi dan peranan sektor hukum sebagai suatu
subsistem dalam masyarakat bersifat dependen dengan sub-sub sistem lainnya. Karena itu
hukum tidak bisa berjalan sendiri dalam masyarakat tapi tergantung dari subsistem lainnya.
Sebagus apapun hukum tidak akan dapat diterapkan dengan baik jika sektor lain seperti
ekonomi, sosial dan budaya juga tidak bagus.
Jadi membangun hukum harus dilakukan dengan membangun atau merubah sektor
ekonomi, sosial dan budaya. Dilihat dari prasayarat fungsional dalam suatu masyarakat, maka
hukum pun juga harus dapat mendukung berfungsinya prasyarat tersebut, sehingga hukum
dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai berikut :
 Sebagai sarana intergrasi sosial, seperti yang banyak dikembangkan dalam hukum
kenegaraan, hukum pidana bidang politik dan lain sebagainya.
 Sebagai sarana bagi masyarakat untuk beradaptasi, seperti yang dikembangkan dalam
hukum lingkungan, hukum kesehatan, hukum perlindungan konsumen dan hukum tanah.
 Sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan dalam masyarakat. Misalnya yang
dikembangkan oleh hukum tata negara, hukum bisnis, hukum kontrak, hukum
perkawinan dan hukum keluarga. Dalam hal ini yang menonjol adalah fungsi hukum
sebagai sarana rekayasa sosial (a tool of social engineering).
 Untuk menciptakan dan mempertahankan pola-pola dalam masyarakat. Misalnya yang
dikembangkan oleh hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi negara serta
hukum acara.

11. 10
2.2 Interaksionisme Simbolik
Salah satu teori dalam sosiologi yang sangat banyak digunakan dalam analisis sosiologi
hukum adalah teori Interaksionisme Simbolik. Kita dapat menyebut beberapa penulis yang
menerbitkan buku tentang teori ini, seperti dari penggagasnya yaitu George Herbert Mead
(1932) dan kemudian dilengkapi oleh Herbert Blumer (1969). teori ini pada dasarnya
memfokuskan diri pada analisis perilaku individu dengan individu yang lain dalam kelompok
kecil. Teori ini tidak ditujukan untuk menganalisis masyarakat dalam skala yang besar, seperti
masyarakat adat atau masyarakat umum. Ia lebih mencermati perilaku komunitas kecil yang
memiliki keunikan tertentu dalam interaksi sosial di antara mereka.
Sementara fenomena hukum lebih berspektrum umum dan abstrak (in-abstracto).
Padahal, kajian teoretis demikian sangat berguna dalam mencerna perkara-perkara unik yang
telah diputuskan oleh pengadilan (in-concreto). Tulisan ini sendiri dimaksudkan lebih sebagai
pengenalan sekilas tentang teori ini untuk melihat bagaimana aplikasinya pada satu fenomena
sederhana.
Dalam pandangan teori Interaksionisme Simbolik, manusia adalah mahluk pembuat atau
produsen simbol; suatu pemikiran yang mengingatkan kita pada pernyataan filosof Jeman dari
kubu neo-kantian Ernst Cassirer bahwa manusia adalah “animal symbolicum”. Segala sesuatu
(objek) yang ada di dalam kehidupan manusia mempunyai makna simbolik. Makna-makna ini
tidak datang dengan sendirinya, melainkan dihadirkan dan kemudian disepakati dan dijadikan
simbol. Simbol di sini dipahami sebagai tanda yang mengandung kesepakatan makna. Oleh
sebab itu, perilaku manusia, baik sebagai individu maupun kelompok bertitik tolak dari makna-
makna simbolik dari objek itu tadi.
Sebagai contoh, kita menyaksikan ada tanda lalu lintas yang di bagian ujung tiangnya
terdapat lempengan berbentuk lingkaran dengan tanda huruf P yang dicoret. Tanda itu adalah
simbol, yang disepakati bermakna larangan untuk parkir di seputar tempat itu. Kesepakatan ini
diyakini sudah bersifat universal karena di berbagai negara, tanda lalu lintas yang bermakna
larangan parkir diberi simbol sama seperti itu. Pembentuk hukum, khususnya peraturan

12. 11
perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, mengadopsi makna simbolik ini
dan menganggapnya sebagai hasil kesepakatan juga. Simbol ini lalu disosialisasikan,
diperkenalkan sejak kecil kepada anak-anak yang pernah belajar tentang etiket berlalu lintas
sampai pada saat mereka dewasa nanti ketika akan mendapatkan surat izin mengemudi.
Artinya, makna simbolik dari tanda larangan parkir itu telah dihadirkan dalam interaksi sosial.
Dalam kenyataan, kita menyaksikan tetap saja ada orang yang melanggar tanda tersebut.
Bahkan, kita menyaksikan mobil aparat penegak hukum (katakan Kepolisian) ada yang kerap
diparkirkan tepat di bawah atau di sebelah tanda larangan tersebut. Mengapa hal ini dapat
terjadi? Mengapa bisa terjadi ada satu komunitas kecil, yakni aparat Kepolisian yang “berani”
untuk tidak memberi contoh yang baik dalam penegakan hukum?
Teori Interaksionisme Simbolik berusaha memahami fenomena sosial ini dengan
mengkaji bagaimana aparat tadi memahami simbol tanda larangan parkir tersebut. Tentu saja,
kajian ini akan menarik jika perilaku parkir di bawah tanda larangan parkir itu berulangkali
terjadi, bukan kejadian secara kebetulan atau karena kecelakaan. Tindakan repetisi seperti itu
akan memperkuat tentang adanya pemaknaan yang benar-benar telah bergeser di benak
pelakunya terhadap suatu simbol.
Dalam rangka keperluan penegakan hukum dan penciptaan budaya hukum yang sehat,
teori ini memberi sumbangan pemikiran tentang kaitan antara aksi dan reaksi dalam perilaku
manusia. Polisi itu tahu benar makna tanda P yang dicoret itu. Tanda ini ditujukan kepada
umum (subjek normanya adalah setiap orang). Operator normanya adalah larangan. Objek
normanya adalah memarkirkan kendaraan. Kondisi normanya adalah di sepanjang jalan
tersebut. Karena tidak ada keterangan waktu larangan pakir, seharusnya dipahami kondisi
normanya tidak berbicara tentang pembatasan waktu. Larangan parkirnya berlaku sepanjang
waktu.
Makna simbolik seperti di atas, tentu sudah menjadi konsensus dalam penegakan hukum.
Bagi aparat Kepolisian yang mengendarai kendaraan tersebut, makna ini kini coba ia pahami
dengan sedikit berbeda. Tanda ini memang ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi sebagai

13. 12
aparat penegak hukum ia memiliki diskresi untuk berperilaku berbeda daripada perilaku
masyarakat umum.
Argumentasi ini kurang lebih sama sederhananya ketika kita harus memahami suara
sirene dan lampu rotator pada kendaraan di belakang kita untuk minta diberikan jalan di tengah
kemacetan. Walaupun jalan itu adalah jalanan umum, namun aparat (atau berpura-pura sebagai
aparat) mengganggap ia memiliki diskresi untuk diberi keistimewaan, padahal sangat mungkin
diskresi itu tidak relevan dan tidak ada urgensinya untuk dijalankan pada waktu itu.
Perilaku polisi yang memarkirkan mobil di bawah tanda larangan parkir ini merupakan
tindakan eksepsional karena keistimewaan tadi. Keistimewaan itu terjadi karena aksi tadi
mendapat reaksi yang berbeda jika tindakan itu dilakukan orang lain pada umumnya. Jika orang
lain dianggap melanggar (“ditilang”) maka aksi para polisi ini tidak akan dibalas dengan reaksi
serupa. Hanya saja, dalam teori Interaksionisme Simbolik, tidak ada aksi yang tidak diberi
reaksi. Hal itu dapat dilihat, misalnya, karena ada mobil polisi yang parkir tepat di tanda
tersebut, kendaraan-kendaraan lain menjadi “berani” juga untuk parkir di tempat yang sama.
Mereka memberi makna yang baru sekarang terhadap simbol tanda larangan tersebut, bahwa
tanda itu menjadi tidak berlaku apabila ada mobil aparat Kepolisian yang parkir di sana.
Teori Interaksionisme Simbolik dalam konteks tulisan ini menunjukkan bahwa perilaku
“menyimpang” yang diperagakan oleh siapapun, jika dibiarkan (tanpa dikoreksi) dalam kurun
waktu tertentu akan menghadirkan mana simbolik baru. Tanda-tanda lalu lintas menjadi hilang
makna aslinya karena terkikis akibat interaksi sosial, yang bermula dari aksi-aksi individual.
Penciptaan budaya hukum yang sehat dalam skala yang luas (budaya hukum eksternal) wajib
juga dimotori oleh penegakan disiplin dalam budaya hukum para aparat penegak hukum
(budaya hukum internal). Dan, itu bisa disimbolkan dari perilaku sederhana seperti dengan
tidak memberikan contoh memarkir kendaraan di tempat yang terlarang.

14. 13
2.3 Strukturasi
Paham strukturalisme merupakan paham yang berusaha membahas secara mendalam
tentang struktur dalam bahasa yang bersifat lintas kultur, untuk kemudian diterapkan dalam
bidang kajian sosiologi, termasuk sosiologi hukum. Paham strukturalisme menekankan kepada
arti pentingnya suatu “struktur” dalam masyarakat. Struktur itu sendiri memiliki sifat-sifat
sebagai berikut :
 Struktur merupakan suatu totalitas.
 Suatu struktur dapat bertransformasi.
 Saat bertransformasi, terjadi suatu autoregulasi (pembentukan relasi-relasi baru dalam
internal stuktur tersebut).
Strukturalisme mengubah pandangan umum (common sense) tentang hakikat manusia
individu dengan memandang individu sebagai produk dari suatu hubungan-hubungan tertentu
bukan sebagai pencipta suatu realitas sosial. Karena itu, strukturalisme menghapus paham yang
menyatakan bahwa manusia individu dapat memilih untuk bertindak secara bebas, tetapi
mereka lebih dipengaruhi oleh konsep-konsep yang mendasari sebuah struktur atau dipengaruhi
oleh peranan yang dimainkan oleh sebuah agency.
Penerapan teori struktur dasar (underlying structre) dari aliran strukturalisme terhadap
bidang hukum, menghasilkan beberapa kesimpulan dibidang hukum yang dapat
dikategorisasikan dalam beberapa bidang, sebagai berikut :
1. Dalam bidang pembaharuan hukum
Dalam bidang ini sering dilakukan perubahan atau pergantian undangundang,
atau pembentukan badan-badan baru dengan tegas khusus dalam bidang penegakan
hukum bidang khusus. Tetapi seringkali ketika hukum baru ini diterapkan dalam
praktik, hasilnya tidak berbeda dengan penerapan hukum yang lama. Hal ini dapat
dijelaskan dengan prinsip struktur dasar, bahwa meskipun undang-undangnya

15. 14
berubah, atau badan hukum baru telah dibuat, tetapi struktur dasar masyarakat yang
menghasilkan kesadaran hukum masyarakat tidak berubah. Karena itu, perubahan
hukum yang demikian tidak menghasilkan suatu output seperti yang diharapkan.
2. Dalam bidang penegakan hukum
Seringkali perangkat hukum positif, seperti undang-undang, sudah maju dan
modern. Tetapi ketika perangkat hukum ini ditegakkan ternyata tidak menghasilkan
suatu output yang bagus, dimana keadilan tidak tercapai, kepastian hukum maupun
ketertiban juga jauh dari harapan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti
rendahnya kualitas (intelektual dan moral) para penegak hukum, tetapi juga karena
struktur dasar hukum yang belum bagus, sehingga penegakan hukum tetap tidak
berjalan dengan baik. Dengan kata lain, meskipun hukum positif telah diotak atik
namun tidak sampai menyentuh kesadaran hukum masyarakat yang ada dalam
struktur dasar masyarakat, tidak akan membuahkan hasil yang bagus. Contohnya
dalah pemberantsan korupsi di Indonesia.
3. Dalam bidang pengelompokan hukum
Di dunia ini ada dua kelompok besar hukum,yaitu Eropa Kontinental seperti yang
diterapkan di Indonesia dan Anglo Saxon seperti yang diterapkan di Inggris. Malaysia
sebagai sesama melayu menggunakan sistem ini. Meskipun menggunakan sistem
hukum yang berbeda, Indonesia dan Malaysia sama-sama mampu menerapkan sistem
hukum masing-masing karena memiliki budaya yang mirip. Seperti halnya di
Amerika yang pada umumnya melaksanakan sistem hukum Anglo Saxon, namun
negara bagian Lousiana melaksanakan sistem Eropa Kontinental. Namun, negara
bagian ini hukumnya juga sama majunya dengan di negara bagian lainnya. Hal ini
disebabkan karena kesamaan budaya hukum dan struktur dasar diantara negaranegara
bagian tersebut.

16. 15
4. Dalam bidang budaya hukum
Budaya hukum atau yang lebih kongkret adalah kesadaran hukum dari suatu
bangsa sangat sulit diubah karena budaya hukum dan kesadaran hukum bangsa
tersebut menyentuh secara langsung terhadap struktur dasar bidang hukum dalam
suatu masyarakat. Jika budaya hukum tidak berhasil diubah kearah yang lebih baik,
maka penegakan hukum pun sulit dijalankan, atau hasil dari penegakan hukumnya
akan jauh seperti yang diharapkan. e. Dalam bidang konsepsi hukum alam Konsep
struktur dasar dari paham strukturlisme sangat mendukung konsepsi hukum alam,
karena di berbagai negara serupa saja sturktur dasarnya terhadap keadilan,
ketentaraman atau kepastian hukum. Sehingga, apabila ada asas hukum yang sama
diberbagai negara, akan dapat diberlakukan hukum yang sama seperti yang dicita-
citakan oleh para penganut hukum alam.
5. Dalam bidang konsepsi positivisme
Teori hukum positivisme atau dalam tampilannya yang lebih nyata adalah dalam
bentuk paham analitycal jurisprudence atau paham legisme, mengajarkan bahwa
hukum ialah apa yang terdapat dalam hukum tertulis saja, sehingga faktor struktur
dasar dari hukum sama sekali diabaikan. Dalam kenyataanya, penerapan paham
positivisme dalam bidang hukum sangat banyak mengandung kelemahan sehingga
keadilan seringkali tidak tercapai. Munculnya sistem hukum tandingan berupa sistem
hukum equity dalam sistem hukum anglo saxon merupakan akibat tidak
memuaskannya pelaksanaan paham legisme di Inggris.
6. Dalam bidang pembuatan atau amandemen konstitusi
Sesuai dengan ajaran Hans Kelsen, apa yang diisi dalam konstitusi adalah
norma-norma dasar (groundnorm) saja. Norma dasar tesebut seyogyanya merupakan
pengejawantahan dari struktur dasar dalam bidang hukum. Maka, dalam bidang
pembuatan konstitusi atau pembuatan amandemen terhadap konstitusi, para pembuat

17. 16
atau pengubah konstitusi seharusnya dapat memahami konsep struktur dasar tersebut,
sehingga pembuatan atau perubahan konstitusi tidak melenceng. Penghayatan
terhadan stuktur dasar dalam bidang hukum sangat jelas terlihat misalnya ketika para
perancang konstitusi menyusun konstitusi bagi Amerika Serikat diabad ke 18.
7. Dalam bidang penafsiran konstitusi
Meskipun banyak metode penafsiran konstitusi, semua penafsiran tersebut harus
sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam struktur dasar dibidang hukum, sesuai
dengan teori yang diajarkan oleh paham strukturalisme. Kecuali memang struktur
dasar masyarakat bidang hukum tersebut yang akan diubah dengan pembuatan
amandemen yang bersangkutan.

18. 17
BAB III
URGENSI DAN JUSTIFIKASI KEHADIRAN HUKUM DI DALAM INTERAKSI
SOSIAL MASYARAKAT
Perubahan-perubahan pada masyarakat dari adanya interaksi antara hukum dan masyarakat
itu sendiri merupakan gejala normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagin-
bagian dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi modern. Perubahan-perubahan dalam
masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola
perikelakuan,organisasi, susunan lembagalembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan
masyarakat, kekuasaan dan kewenangan, interaksi sosial dan lain sebagainya. Sebagai
pedoman, dapat dirumuskan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada
lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem
sosialnya, temasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan diantara
kelompok-kelompok dalam masyarakat.
Sebagai makhluk sosial masyarakat yang dinamis, masyarakat tidak akan bisa lepas dari
adanya interaksi dan perubahan sosial. Sendi-sendi kehidupan sosial bergerak dengan cukup
cepat, mengikuti roda perubahan yang terus berputar. Meskipun demikian, ada salah satu sendi
kehidupan sosial yang relatif lambat perkembangannya, yaitu hukum. Satjipto Rahardjo
(1986:99) menyatakan bahwa sekalipun hukum itu merupakan sarana untuk mengatur
kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik adalah ia hampir selalu tertinggal dibanding
objek yang diaturnya. Tertinggalnya hukum oleh perkembangan masyarakat ini disebut dengan
social lag (ketertinggalan kebudayaan), yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan
dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan dalam
kasus ini.
Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum atau sebaliknya, tidak selalu
berlangsung bersama-sama.Artinya pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum
mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta

19. 18
kebudayaannya, atau mugkin hal yang sebaliknya terjadi. Apabila terjadi hal demikian, maka
terjadilah suatu social lag yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam
perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-
kepincangan.
Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya, atau sebaliknya,
terjadi oleh karena pada hakikatnya merupakan suatu gejala wajar di dalam suatu masyarakat
bahwa terdapat perbedaan antara pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidah-kaidah
hukum dengan pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidah-kaidah sosial lainnya. Hal
ini terjadi oleh karena hukum pada hakikatnya disusun atau disahkan oleh sebagian kecil dari
masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan atau kewenangan.
Suatu keadaan yang menunjukkan bahwa hukum tertinggal oleh perkembangan
bidangbidang lainnya, seringkali menimbulkan hambatan-hambatan terhadap bidangbidang
tersebut.Tertinggalnya kaidah-kaidah hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu
disorganisasi, yaitu suatu keadaan di mana kaidah-kaidah lama telah berpudar, sedangkan
kaidah-kaidah baru sebagai penggantinya belum disusun atau dibentuk. Keadaan tersebut
selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya anomie, yaitu suatu keadaan yang kacau, oleh
karena tidak adanya pegangan bagi para warga masyarakat untuk mengukur kegiatan-
kegiatannya.
Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor
perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari
masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.Suatu
perubahan social yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian
serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat
dengan system yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan social engineering
atau social planning.
Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam
mendorong terjadinya perubahan social.Misalnya, suatu peraturan yang menentukan system

20. 19
pendidikan tertentu bagi warga Negara mepunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat
penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial. Di dalam berbagai hal, hukum mempunyai
pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinya adalah
bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan interaksi maupun perubahan
sosial.

21. 20
DAFTAR PUSTAKA
Dr. Fithriatus Shalihah, S.H,. M.H. 2017. Sosiologi Hukum. PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta. 340(11).
Zainudin Ali. 2006. Sosiologi Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.
Roger Cotterrel. 2012. Sosiologi Hukum (The Sosiologi Of Law), Nusa Media, Bandung.
Yesmil Anwar dan Adang. 2008. Pengantar Sosilogi Hukum, PT. Grasindo, Jakarta.
Fuady, Munir. 2011. Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum, Jakarta : PT. Kencana Prenada
Media Grup.
Andry Pramudya. 2016. 7 Konsep Sosoiologi Hukum. Link:
https://sosialsosiologi.blogspot.com/2012/12/konsep-konsep-sosiologi-hukum.html
Shidarta. 2019. Teori Interaksionisme Simbolik : Analisis sosial Makro. Link : https://business-
law.binus.ac.id/2019/10/23/teori-interaksionisme-simbolik-analisis-sosial-mikro/