Sosialisasi dan konsolidasi PUK SPL FSPMI PT. Pelat Timah Nusantara, Tbk. memberikan penjelasan tentang pentingnya serikat pekerja bagi pekerja, dasar hukum pembentukan serikat pekerja, hubungan industrial antara pengusaha, pemerintah dan pekerja, serta pesan pengurus untuk terus memperkuat organisasi serikat pekerja.
Judul: Mengenal Lebih Jauh Tentang Jamintoto: Platform Perjudian Online yang ...
Sosialisasi dan Konsolidasi.pptx
1. PIMPINAN UNIT KERJA
SERIKAT PEKERJA LOGAM
FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA
PT. PELAT TIMAH NUSANTARA,Tbk.
SOSIALISASI DAN KONSOLIDASI
PUK SPL FSPMI PT. LATINUSA, TBK.
JULI 2022
2. KETENAGAKERJAAN
1. Definisi Pekerja/Buruh.
2. Tujuan Pekerja/Buruh Bekerja.
3. Pentingnya Berserikat.
4. Dasar Hukum Serikat Pekerja/Buruh.
5. Hubungan Industrial.
6. Hukum Perburuhan.
7. Pesan Pengurus.
3. • Maksud Dan Tujuan.
i
Training ini diselenggarakan dengan maksud:
1. Memberikan wawasan umum tentang Pekerja/Buruh dan
Serikat Pekerja/Buruh.
2. Pekerja/Buruh memahami posisinya sebagai bagian dari
Hubungan Industrial.
Tujuan yang ingin dicapai dari training ini adalah:
1. Diharapkan kita semua dapat memahami betapa pentingnya
Serikat Pekerja/ Buruh dalam menjalankan Hubungan Industrial
dengan itikad baik sesuai aturan yang ada.
2. Memberikan motivasi bagi seluruh peserta untuk aktif baik
dalam kepengurusan Serikat Pekerja/Buruh atau sebagai
Anggota.
3. Adanya regenerasi kepengurusan dari waktu ke waktu.
4. • Definisi Pekerja/Buruh.
1
Pasal 1 angka 6, UU No. 21 Tahun 2000
Tentang “SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH”.
Pasal 1 angka 3, UU No. 13 Tahun 2003
Tentang “KETENAGAKERJAAN”.
• Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Pengusaha adalah: (UU13 Pasal 1 angka5)
a. orang perseorangan, persekutuan, atau
badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau
badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan
miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau
badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
5. • Tujuan Pekerja/Buruh Bekerja.
2
Apa tujuan Pekerja/Buruh bekerja?
• Pekerja/Buruh bekerja untuk kesejahteraan.
Kesejahteraan siapa?
• Kesejahteraan itu untuk Pekerja/Buruh beserta Keluarganya.
Untuk kapan kesejahteraan itu?
• Sejahtera Kini, Sejahtera Nanti….
GUE RELA KERJA KERAS DI LATINUSA, KARENA GUE SADAR…..
GANTENG DOANG GAK CUKUP BUAT YAYANG EMBEB….
6. • Tujuan Pekerja/Buruh Bekerja.
2
Pasal 1 angka 30, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang “KETENAGAKERJAAN”.
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan
bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang
telah atau akan dilakukan.
Apa yang dimaksud dengan Upah?
7. • Pentingnya Serikat.
3
Bila tidak berserikat maka Pekerja/Buruh:
• Berjuang sendiri-sendiri untuk meningkat kesejahteraannya.
• Sasaran perjuangannya tidak terarah.
• Posisi tawarnya akan menjadi sangat lemah.
• Tidak ada yang melindungi.
• Bisa terjadi saling sikut antar Pekerja/Buruh
Bila berserikat maka Pekerja/Buruh:
• Memiliki wadah dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraannya
bersama-sama.
• Didalam wadahnya perjuangan menjadi terarah.
• Posisi tawarnya akan menjadi lebih tinggi.
• Adanya perlindungan dari Serikat.
• Tingkat kesejahteraan akan lebih adil.
“Berserikat menjadi penting”
8. • Dasar Hukum Serikat Pekerja/buruh.
4
Dasar hukum bagi Pekerja/Buruh berserikat diantaranya adalah:
UUD 1945
Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
UU No.13 Tahun 2003 Tentang “Ketenagakerjaan”
Pasal 104 ayat(1)
Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat
pekerja/serikat buruh.
UU No.21 Tahun 2000 Tentang “Serikat Pekerja/Serikat Buruh)
Menimbang:
bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara
lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum
merupakan hak setiap warga negara;
9. • Hubungan Industrial.
5
Apa Hubungan Industrial itu?... Sebutkan unsur-unsurnya?... (UU13 Pasal1 angka 16)
• Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku
dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha,
pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Apa fungsi masing-masing unsur?.... (UU13 Pasal102)
1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan
kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan
penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat
buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya,
menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara
demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan
perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya
mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas
lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka,
demokratis, dan berkeadilan.
10. Pemerintah
Pengusaha
Pekerja/Buruh
Hubungan Industrial
• Hubungan Industrial.
5
Apa yang menjadi sarana dalam menjalani Hubungan Industrial?...
(UU13 Pasal103)
Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana:
a. serikat pekerja/serikat buruh;
b. organisasi pengusaha;
c. lembaga kerja sama bipartit;
d. lembaga kerja sama tripartit;
e. peraturan perusahaan;
f. perjanjian kerja bersama;
g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
11. • Hubungan Industrial.
5
Wajib untuk sama-sama menjaga hubungan industrial yang harmonis karena pada dasarnya
pekerja/buruh dan Pengusaha memiliki tujuan yang sama.
Hubungan Industrial antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha pada dasarnya adalah kemitraan,
maka ruang negosiasi dan musyawarah harus diupayakan secara maksimal melalui sarana
yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. • Hukum Perburuhan.
6
Dalam teori hukum perburuhan terdapat dua jenis hukum perburuhan yaitu
hukum perburuhan otonom dan hukum perburuhan heteronom. Pembedaan
dua jenis hukum perburuhan ini lebih dikarenakan adanya sejarah
perkembangan hukum perburuhan yang mengakibatkan perubahan dan
pergeseran status hukum perburuhan dalam cabang ilmu hukum. Dalam
sejarahnya periodisasi hukum perburuhan dibagi menjadi tiga periode.
Sejarah Sumber Hukum Perburuhan
SUMBER :
http://paralegal.bantuanhukum.or.id/blog/2013/09/25/sumber-hukum-perburuhan/
13. • Hukum Perburuhan.
6
Periode Hukum Perburuhan
Kuno
• Merupakan periode pertama
awal mula diakuinya hukum
perburuhan.
• Digambarkan sebagai
hubungan kerja antara
majikan dan buruh yang
dianggap sebagai hubungan
yang bersifat privat dengan
posisi buruh yang sangat
lemah.
• Kesepakatan kerja antara
majikan dan buruh tanpa ada
campur tangan dari pihak
ketiga atau peraturan
lainnya.
Periode Hukum Perburuhan
Modern
• Diawali dengan munculnya
revolusi industri di Inggris,
penemuan teknologi
revolusioner mesin uap
hingga memunculkan
berbagai perusahaan
manufaktur yang menyerap
tenaga kerja begitu banyak
dan terkonsentrasi di daerah
perkotaan.
• Karakter komunal pada
periode ini sangat menonjol.
• Karakternya yang komunal
mau tidak mau
mengakibatkan bertambah
kuatnya posisi pekerja.
Periode Hukum Perburuhan
Idealistik
• Dengan filosofi negara
memiliki fungsi untuk
mensejahterakan rakyatnya,
maka campur tangan negara
dalam berbagai aspek
kehidupan rakyatnya
menjadi konsekuensi logis
• Dalam periode ini
pemerintah turut campur
tangan secara aktif dalam
arti dalam mengatur
hubungan kerja, pemerintah
membuat ketentuan
sekaligus melaksanakan
ketentuan tersebut.
Periode Perkembangan Hukum Perburuhan
14. • Hukum Perburuhan.
6
Dua Jenis Hukum Perburuhan
Hukum
Perburuhan
Hukum
Perburuhan
Heteronom
Adalah semua peraturan perundang-undangan di
bidang perburuhan yang ditetapkan oleh pemerintah
yang berbentuk peraturan perundang-undangan
perburuhan baik yang berupa undang-undang,
peraturan pemerintah dan berbagai aturan teknis
lainnya
Hukum
Perburuhan
Otonom
Adalah ketentuan-ketentuan di bidang perburuhan
yang dibuat oleh buruh dan pengusaha yang biasanya
berbentuk Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Bersama
dan Peraturan Perusahaan. Hukum perburuhan
otonom tidak boleh bertentangan dengan hukum
perburuhan heteronom dan di anggap tidak berlaku
sehingga yang berlaku adalah ketentuan yang ada di
dalam hukum perburuhan heteronom.
15. • Kesimpulan.
6
Kesimpulan :
Serikat Buruh / Pekerja kedudukannya sejajar dengan Management.
Pentingnya kita berserikat membuat perjuang lebih terarah dan
kuat.
Pergerakan kita dalam serikat diatur oleh Undang - undang.
16. • Pesan Pengurus.
7
Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kita semua sebagai Pekerja/Buruh adalah pejuang, pejuang yang
memperjuangkan kesejahteraan bukan hanya untuk kita sendiri tapi juga untuk orang-orang yang kita
kasihi di rumah. Kesejahteraan yang kita perjuangkan bukan hanya untuk saat ini tapi juga untuk hari tua
nanti.
Dalam perjuangan ini janganlah kita berdiri sendiri, mari kita rapatkan barisan untuk memperkuat posisi
tawar kita dan mari kita perkuat organisasi kita. Kewajiban kita sebagai Pekerja/Buruh untuk bekerja
dengan disiplin yang tinggi, semangat yang kuat, efektif, efisien dan konsisten serta selalu meningkatkan
skil dan kompetensi demi kemajuan PERUSAHAAN. Bila itu sudah kita lakukan maka kita sudah
menggulirkan roda produktifitas, selanjutnya adalah tugas Direksi dan Top Managemen untuk membuat
strategi dan menentukan arah Perusahaan agar tercapainya Laba.
Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan semua, besar harapan kami agar rekan-rekan
semua selalu bersatupadu dalam satu wadah perjuanngan. Mari kita jadikan PUK SPL FSPMI PT. Latinusa,
Tbk. yang kompak, kuat, mandiri dan professional.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Pengurus (2019-2022)
Budi Hermawan - Rahmatullah